9G35 SRI JAYANTI
KPK DINILAI TIDAK INDEPENDEN
"KPK tidak bisa dibilang independen, dari penetapan Anas jadi tersangka saja statusnya sudah terpengaruh, proses terpengaruh ada bocornya sprindik, hingga pakta integritas lahir. Ini dibuat sedemikian rupa," kata Taslim Chaniago anggota Komisi III DPR F-PAN, Jakarta, Sabtu (23/2/2013).
Ia menjelaskan, lembaga yang saat ini menjadi perhatian publik untuk memberantas korupsi yakni KPK dipilih dan ditentukan oleh anggota parlemen di DPR. Padahal, di DPR itu merupakan lembaga politik dan pastinya ada komunikasi ketika memilih dengan melihat visi-misi kandidat tersebut.
"Komunikasi itu kita tidak tahu apa yang dibicarakan, tergantung komunikasinya. Bisa saja kalau sudah duduk itu visinya seperti ini, begini. Itu kan internal di fraksi, saya kira tidak ada yang independen di lembaga negara ini hanya Tuhan independen," terangnya.
Di samping itu, kata Taslim, hal ini bisa dilihat ketika Anas mencurahkan hati (curhat) di status BlackBerry Messenger (BBM) 'nabok nyilih tangan' dimana dalam bahasa Jawa 'ingin nampar pinjam tangan orang lain'.
"KPK jelas ada intervensi politik, saya kira kalau yang bilang tidak itu salah. Kalau intervensi kedua belah pihak, kasus Anas muatan politiknya besar dan keduanya mempunyai kekuatan politik yang besar juga," tutur Taslim.
Sementara pengamat hukum Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mempertanyakan netralitas KPK. Hal ini karena pimpinan KPK dipilih oleh partai politik. "Tentu itu tidak ada yang gratis," kata dia.
Chudry mengatakan, satu-satunya pilihan yakni apakah Anas mau menjadi justice collabulator atau tidak, karena publik mengharapkan bukan hanya Anas saja yang terjerat, tapi masih banyak lagi. "Kalau negara ini mau bersih dari korupsi, Anas harus jadi rekan keadilan seperti rekannya Nazarudin, saya kira Anas mesti berani. Makanya semalam rekan Anas bertanya, ini politik atau hukum, itu naif kalau tidak ada kaitan dengan politik," kata dia. [mvi]
SUMBER: beritajatim.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar