Misi Demokrat Ganjal Prabowo & Ical, Golkar: PD Sedang Panik

 9E23 NIA DUNIATY

Jakarta - Partai Golkar merasa heran dengan misi menjegal pencapresan Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie yang diutarakan golongan muda Partai Demokrat (PD). Golkar menilai Demokrat sedang panik.

"Kami partai Golkar merasa heran dengan pernyataan itu. Karena tidak ada hak di negara pun mencegah orang menjegal jadi presiden. Mari menjaga demokrasi yang baik dan benar," kata Wasekjen Golkar, Leo Nababan, saat dihubungi, Rabu (27/2/2013).

Leo menilai pernyata golongan PD itu dilatarbelakangi kepanikan terkait kondisi internal PD saat ini. Dia pun menyayangkan pernyataan golongan muda PD itu.

"Boleh saja khawatir, tapi jangan mencegah calon lain. Jangan panik, jangan ngeluarin jurus cina mabok. Mari jalankan demokrasi dengan sehat," ujarnya.

Leo menegaskan pencapresan Ical sudah final. Golkar akan mengusung Ical apapun yang terjadi.

"Yang pasti pencalonan ARB sudah final, baik dari internal dan eksternal," tutupnya.

SUMBER; detikNews

Anas Mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

9F28 ROSIDAH B

Anas Urbaningrum akhirnya menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Standar etik pribadi saya mengatakan, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Anas saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, Sabtu (23/2/2013) siang.

Ia mengatakan, kebetulan standar etik yang dipegangnya sesuai dengan isi pakta integritas yang diminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditandatangani seluruh kader pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Namun, tanpa pakta itu pun, Anas mengaku sudah memegang prinsip tersebut.

"Saya mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," ujar Anas kembali.

Hal tersebut, kata Anas, bukan berarti ia mengaku salah. Ia menghormati kebijakan yang dibuat partainya. Anas tetap meyakini tidak terlibat dalam skandal Hambalang yang disebutnya sebagai tuduhan tak mendasar.

Seperti diberitakan, KPK menyangka Anas melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor antara lain menyebutkan, "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar".

Huruf a dan b dalam Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor memuat ketentuan pidananya, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Nama Anas pertama kali disebut terlibat dalam kasus ini oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dalam penyelidikan KPK terkait kasus Hambalang, Anas diduga diberi mobil mewah Toyota Harrier oleh Nazaruddin tahun 2009 . KPK telah memperoleh bukti berupa cek pembelian mobil mewah tersebut sejak pertengahan tahun lalu. Cek pembelian ini sempat tidak diketahui keberadaannya.

Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam Kongres II di Bandung, Jawa Barat, pada 20-23 Mei 2010. Ketika itu, ada tiga kandidat ketua umum, yakni Anas, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie.

Dalam pemungutan suara putaran pertama, Anas unggul dengan 236 suara. Adapun Marzuki mendapat 209 suara dan Andi sebanyak 82 suara. Lantaran tidak ada kandidat yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, pemungutan suara putara kedua dilakukan.

Pada putaran kedua, mantan Ketua Umum PB HMI itu unggul dengan perolehan 280 suara. Adapun Marzuki memperoleh 248 suara dan dua suara dinyatakan tidak sah.

Dorongan agar Anas mundur sudah lama disuarakan berbagai pihak setelah terseret dalam kasus dugaan korupsi. Politisi Demokrat Ruhut Sitompul konsisten dan gamblang mendesak Anas mundur. Ketidakjelasan status Anas ketika itu dinilai menyandera partai. Akibatnya, partai terancam "karam" di Pemilu 2014 setelah elektabilitas partai terus merosot.

SUMBER :kompas.com

Nasib Anas Menggantung, Rugikan Demokrat di 2014

9F28 ROSIDAH B 

DENPASAR - Opini miring seputar nasib Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum jika terus berlangsung hingga 2014 akan merugikan partai berlambang bintang mercy tersebut.


Karena itu, jajaran pengurus DPD mulai gerah, dan meminta agar kasus korupsi yang diduga menyeret elit partai secepatnya dituntaskan.

”Pada kampanye Partai Demokrat  tahun 2009 temanya antikorupsi tentu kasus seperti Nazarudin menjadi stigma kurang baik dan faktanya ada penurunan kepercayaan publik ini yang  kami harus bersihkan,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta, Jumat (15/6/2012).

Aparat hukum harus secepatanya menangani kasus korupsi yang disangkakan untuk membuktikan secara hukum keterlibatan kader partai yang dibidani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Ditanya soal wacana pelengseran Anas yang diduga terlibat korupsi Wisma Atlet, Mudarta mengatakan bahwa dalam AD/ART tidak diatur soal penonaktifan

Dari sisi aturan organisasi tidak ada  pelanggaran AD/ ART yang dilakukan Anas. Jadi, belum ada alasan untuk meminta kader yang diduga terlibat korupsi untuk mundur.

Dia juga membantah ada perpecahan di kalangan pengurus DPD menyikapi posisi Anas yang banyak diterpa isu tak sedap seputar korupsi.

”Pascakongres tidak ada kubu kubuan kami semua tetap dalam satu rumah, kami tetap  kompak satu arah untuk melaksanakan kebijakan dan garis politik  partai yang cerdas bersih dan santun,” kata pengusaha sukses ini.

Namun, mereka berharap kasus korupsi yang saat ini membelit partai demokrat bisa secepatnya tuntas.

”Jangan sampai menggantung, kalau kasusnya terus digoreng sampai tahun 2014 tentu sangat merugikan kepentingan partai,” tegasnya lagi.

SUMBER : okezone.com

Ulil: Saat Ini Hanya Ada Kubu SBY

9D19 LILIS

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

TERKAIT:

     Max: Anas Tak Lagi Punya Otoritas Urusan Internal
    Anas: SBY yang Nyatakan Saya Tetap Ketua Umum
    Anas: Pakta Integritas Jadi Gerakan Nasional Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, tidak ada dua kubu di Partai Demokrat seperti yang dibicarakan banyak pihak. Demokrat hanya memiliki kubu Susilo Bambang Yudhoyono setelah seluruh pengurus menandatangani pakta integritas.

"Mereka meneken pakta integritas. Artinya, menurut saya, saat ini Demokrat hanya ada satu kubu, kubu SBY," ujarnya seusai diskusi "Pemulihan Partai Demokrat" di Jakarta, Jumat (15/2/2013).

Ulil mengatakan, sebanyak 33 DPD, DPC, maupun anggota fraksi sudah menandatangani pakta integritas. Hal itu menunjukkan, semua pihak sudah tunduk pada otoritas Majelis Tinggi. Ketua Umum Anas Urbaningrum pun menandatangani pakta integritas Demokrat, Kamis (14/2/2013).

"Menurut saya, rumor yang menyangkut Mas Anas tidak mau menandatangani itu selesai. Saya kira Mas Anas sekarang mengikuti proses yang sekarang sudah diletakkan. Mungkin ada keengganan sedikit, itu biasa," ujarnya. Ulil mengatakan, pada dasarnya Anas tunduk pada keputusan partai.

Untuk itu, kata Ulil, saat ini merupakan momen yang tepat untuk mencari sosok baru yang mendampingi Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Artinya semua pihak sudah loyal pada SBY. Menurut saya momen itu harus dipakai SBY untuk memunculkan figur baru karena sudah tidak ada kemungkinan untuk dilawan," kata Ulil.

Anggapan mengenai adanya dua kubu dalam Partai Demokrat semakin terlihat setelah SBY mengambil alih kendali partai dan mengambil wewenang upaya penyelamatan partai. Dalam delapan solusi penyelamatan partai oleh SBY, ia meminta Anas untuk fokus pada dugaan masalah hukum di KPK. Langkah penyelamatan itu pun menanggapi hasil survei SMRC yang menyatakan elektabilitas Partai Demokrat sebesar 8,3 persen.

Sumber: Kompas

Pramono Edhie Kandidat Ketua Umum PD, Ini Kata Kubu Anas

9E05 ATIKA FAUZIAH

Jakarta - - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Hayono Isman mengungkap adanya peluang ipar SBY, Jenderal Pramono Edhie, menjadi Ketua Umum PD. Kubu loyalis Ketua Umum PD Anas Urbaningrum pun angkat bicara. Apa kata mereka?

"Mekanisme pergantian ketua umum itu melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Soal siapa calonnya kalau memang KLB memutuskan ya dia yang dipilih," kata Ketua DPP PD, Umar Arsal, kepada detikcom, Rabu (13/2/2013).

Isu santer menyebutkan Pramono Edhie yang saat ini menjabat KSAD akan bergabung dengan PD setelah pensiun pada Mei 2013. Pramono Edhie bahkan dikabarkan akan pensiun lebih dini pada April 2013 mendatang untuk terlibat dalam misi Majelis Tinggi PD menyelamatkan partai biru tersebut.

Kabarnya, Pramono Edhie akan mengikuti mekanisme KLB dalan rangka pemilihan Ketua Umum PD pengganti Anas Urbaningrum. Pramono disebut-sebut juga akan dicapreskan PD di Pilpres 2014 mendatang.

Namun di kalangan loyalis Anas seperti Umar Arsal ini, wacana tersebut masih cukup jauh. Karena bagi mereka tak mungkin menggulirkan KLB jika tidak ada fakta hukum bahwa Anas terlibat kasus korupsi.

"Kalau memang mau KLB tidak ada alasan asat ini, Anas masih ketua umum dan belum tersangka, kalau memang ada proses hukum itu urusan lain," tandasnya.

Secara mengejutkan anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman menyebut nama Pramono Edhie sebagai calon Ketua umum PD pengganti Anas. "Saya belum bisa tahu (siapa Ketum PD nantinya -red). Tapi siapapun dia, termasuk Pramono Edhie, bisa dipilih secara demokratis," kata Hayono yang ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

SUMBER;DETIK.COM

Tak Hadir di Rumah SBY, Ternyata Anas Sakit Flu

9B24 MOHAMMAD NURUDIN

JAKARTA- Politikus Partai Demokrat, Mirwan Amir menjenguk Anas Urbaningrum. Selama dua jam berada di rumah Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Mirwan mengatakan jika koleganya itu sakit flu.

"Pak Anas sakit flu tapi saat ini kondisi Pak Anas sudah agak membaik. Hanya saja Pak Anas membutuhkan istirahat yang banyak," kata Mirwan sambil tergesa-gesa masuk ke dalam mobil Toyota Alfard, Senin (11/10/2013).

Di dalam rumah, Amir mengaku sempat berbicang dengan Anas sambil menonton televisi. Namun, dia enggan menjelaskan isi perbincangan itu. "Kami tadi sudah ngobrol banyak hal. Pak Anas sudah bisa nonton TV juga," tuturnya.

Semalam, 33 ketua DPD Partai Demokrat hadir di rumah Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka berkumpul guna menandatangani pakta integritas. Namun, di sela konfrensi pers, SBY mengatakan, Anas berhalangan hadir karena sedang sakit.
(trk)

Sumber:OKEZONE

PPP: Tindakan SBY Benahi Demokrat Wajar

PPP: Tindakan SBY Benahi Demokrat Wajar

9f29 saeful hasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rommy Romahurmuziy menilai, tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sibuk membenahi partai Demokrat adalah hal yang wajar. Sebagai Ketua Dewan Pembina partai Demokrat, SBY sudah semestinya mengambil tindakan di kala partainya sedang terpuruk.

"Bagi yang melihat secara bijak, ini adalah konsekuensi dari desain sistem politik nasional, itu tidak bisa terhindarkan," ujar Rommy di Dapur Selera, Jakarta, Minggu (10/2/2013).

dalam sistem politik nasional, kata Rommy, SBY dalam meraih kursi RI 1 memanfaatkan Partai Demokrat sebagai sarana politik. Sehingga, wajar jika SBY meluangkan waktunya untuk mengatasi persoalan di Demokrat. Hal itu sudah menjadi tanggung jawabnya atas partai yang mengantarkannya meraih posisi orang nomor satu di Indonesia.

"Kalau kemudian Presiden memberikan sebagian waktu untuk mengurusi isu politik yang mengantarkan jabatan publiknya, adalah suatu konsekuensi saja sepanjang itu tidak menyita perhatian dan konsentrasi sebagai Presiden," tuturya.

Rommy mengatakan, PPP menerima sepenuhnya keputusan SBY tersebut. Kebijakan Presiden SBY itu, kata Rommy, sama sekali tidak berpengaruh terhadap loyalitas PPP dalam Setgab. PPP, lanjutnya, juga tidak terganggu atas kebijakan SBY yang mengurusi Demokrat.

"Jadi, apa yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari pembenahan partai. PPP sendiri ada dua pejabat publik di tingkat menteri (Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Djan Faridz). Bagi kami sepanjang mereka menggunakan waktu di luar waktu yang diwajibkan oleh negara maka tidak ada persoalan," katanya.

sumber: kompas

'SBY Lupa Tugas Presiden'

9D19 LILIS

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono,

TERKAIT:

    SBY Minta Demokrat Lupakan Pemilu 2014?
    Anas "Non-Aktif", Ruhut Sibuk Terima Ucapan Selamat
    Pengamat: SBY Sibuk Pikirkan Partai daripada Rakyat
    SBY: "Public Relation" Demokrat Kurang Cerdas
    Inilah Delapan Solusi SBY untuk Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih kendali Partai Demokrat, diperkirakan akan membuat SBY sibuk mengurusi partai. SBY adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang pada Jumat (8/2/2013) menyatakan mengambil alih semua tugas dan kewenangan terkait penataan dan konsolidasi Partai Demokrat.

Lalu, bagaimana nasib tugas SBY sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara? Pengamat politik Hanta Yudha menilai keputusan SBY turun langsung memberesi partainya justru akan mengganggu kinerja pemerintahan.

"Dalam konteks (SBY sebagai) Presiden, justru semakin mengganggu. Karena tantangan yang dihadapi SBY akan semakin berat," ujar Hanta, Sabtu (9/2/2013). Apalagi, lanjutnya, saat ini di dalam Kabinet Indonesia Bersatu II banyak menteri di bawah Presiden yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum partai.

Dengan kondisi tersebut nasib rakyat diperkirakan akan semakin terpinggirkan lantaran para elite negeri sibuk mengurusi partainya masing-masing. Apalagi, tambah dia, memasuki tahun politik Partai Demokrat juga akan terus mendapat 'serangan'. "Ini SBY bukannya mengurangi beban kerjanya memasuki akhir masa kepemimpinan, justru menambahkan beban kerja yang cenderung lebih berperan secara teknis mengurus partai," ujar dia.

Keputusan SBY mengambil alih kendali Partai Demokrat, diakui Hanta, juga kontradiktif dengan pesan SBY sebelumnya pada para menteri. Saat itu SBY meminta para menteri untuk fokus mengurus tugasnya sebagai abdi negara.

SBY juga sempat berpesan agar para menteri yang berasal dari partai politik melakukan kegiatan politiknya hanya di akhir pekan. "Ini otomatis menunjukkan SBY lupa akan tugasnya sebagai Presiden yang cukup berat. SBY lebih mengutamakan kepentingan partainya ketimbang bangsa dan negara," kecam Hanta.

Seperti diberitakan, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan mengambil alih kendali pengelolaan partai. Seluruh instrumen partai, dari pusat sampai daerah, bertanggung jawab langsung pada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Meski tak mencopot Anas Urbaningrum dari posisi Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY meminta Anas memfokuskan diri pada dugaan persoalan hukum di KPK. SBY menyebutkan pengambilalihan kendali berikut langkah strategis yang diambil dalam pertemuan Majelis Tinggi yang diperluas, merupakan upaya penyelamatan partai.

Sumber: KOMPAS

Dituntut Mundur dari Ketum Demokrat, Anas: Ciyuss?

 

9B24 MOHAMMAD NURUDIN

Jakarta - - Internal Partai Demokrat tengah bergejolak. Sejumlah petinggi, menteri dan gubernur asal partai bintang mercy itu menuntut ketua umumnya, Anas Urbaningrum, untuk mundur. Anas pun menanggapinya dengan enteng.

"Ciyuss? Ramai di berita, belum tentu ramai di dalam. Namanya politik kan. Kalau tidak ramai di luar, bukan politik Indonesia," ujar Anas di sela-sela jumpa pers pelantikan Majelis Nasional KAHMI dan Forhati, di Plenary Hall JCC, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (5/2/2013). Anas yang juga mantan Ketua Umum PB HMI ini datang sebagai salah satu presidium KAHMI.

Anas mengatakan, dirinya baru saja pulang dari Palangkaraya dalam rangka konsolidasi Demokrat. Konsolidasi ini cukup sering dilakukan Anas menghadapi pemilu 2014 yang akan digelar tahun depan.

Terkait hubungannya dengan Ketua Dewan Pembina SBY, Anas mengatakan hubungan mereka baik-baik saja, tidak panas sebagaimana diberitakan sejumlah media.

"Itu kan diatur, ada dewan pembina, majelis tinggi, diatur dengan jelas oleh konstitusi partai. Anda bisa baca pasal per pasal. Itu pedomannya," ucap politisi 43 tahun ini.

Sebelumnya, 5 menteri asal Demokrat meminta agar Ketua Dewan Pembina SBY turun tangan menyelamatkan partai dari keterpurukan akibat tersandera kasus korupsi yang menjerat beberapa politisinya, termasuk kasus yang melibatkan nama Anas Urbaningrum.
Hingga kini status hukum yang melibatkan Anas belum jelas. Keterpurukan makin diperparah dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan Partai Demokrat terjun bebas. Menyusul hal ini, suara-suara internal menuntut Anas mundur pun bermunculan.


(rmd/nrl)

Sumber:detiknews