Jokowi Kalkulasi Perkecil Jual Beli Nomor Pelat Ganjil-Genap

 9E31 SUPRIYATNA

Jakarta - Munculnya sejumlah pemohon pelat ganjil atau genap yang dikenakan pungutan hingga ratusan ribu rupiah membuat heran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebab, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan nopol belum dijalankan. Jokowi juga mencari cara agar warga tak mengakali sistem itu.

"Ganjil-genap mulai saja belum kok, kan masih proses kalkulasi," ujar pria yang akrab disapa Jokowi ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2013).

Menurut Jokowi, kalkulasi penerapan pembatasan kendaraan tersebut harus didiskusikan dengan Polda Metro Jaya. Hasil kalkulasi ini juga belum diterima Jokowi, sehingga ia cukup bingung dengan adanya kabar pungli permohonan plat nopol.

"Oleh sebab itu, Pemprov harus banyak bicara dan diskusi dengan Polda, sehingga bisa membuat perhitungan seperti itu. Jangan sampai kebijakan seperti itu tanpa kalkulasi. Wong kalkulasinya belum sampai ke meja saya kok. Hitung-hitungannnya harus jelas, berapa persen mengurangi kemacetan, mengurangi pengguna mobil, kemudian kemungkinan memperkecil adanya pesanan-peasanan nomor itu. Itu yang saya minta," ujar Jokowi menerangkan.

Mantan walikota Solo ini menambahkan kebijakan pembatasan plat ganjil-genap ini juga akan berlaku untuk para pejabat eselon DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi berani menyatakan dirinya ikut aturan ini.

"Kena (eselon), Iya saya juga kena. Ya nanti kita juga naik angkutan umum, memberikan contoh," tutup Jokowi.

SUMBER;detikNews

Ujian Nasional SD akan Dihapuskan Tahun Ini

9F38 ULPIYANA

Jakarta - Akan diberlakukannya kurikulum 2013 dalam dunia pendidikan di Indonesia ternyata berdampak pada keberlangsungan Ujian Nasional (UN). Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, kemungkinan UN akan dihapuskan.

M. Nuh mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu proses evaluasi yang menentukan apakah UN akan dihapus atau hanya akan diubah posisinya.

"Kurikulum baru sudah jelas kami sampaikan, proses evaluasi atau tahap penilaian juga berubah. Oleh karena itu keberadaan UN harus di review kembali. Apakah hasilnya nanti dihapus atau posisinya dirubah," kata M. Nuh usai sosialisasi kurikulum 2013 dan meresmikan Gedung Pascasarjana serta peletakan batu pertama pembangunan Balairung Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang, Sabtu (23/2/2013).

Meski belum mengetahui hasil evaluasi tersebut, namun kemungkinan besar untuk UN tingkat Sekolah Dasar (SD) akan dihapuskan. Penghapusan UN SD, lanjut M. Nuh tidak akan dilakukan tahun ini karena pelaksanaan UN yang tidak lama lagi yaitu pada bulan Mei 2013.

"Kemungkinan besar UN SD akan ditiadakan. Yang jelas bukan tahun ini soalnya tahun ini kan mau ujian," tandasnya.

Sementara itu untuk UN yang masih akan dilakukan tahun ini, dalam pengawasannya akan dilakukan sistim silang pengawas yaitu pengawas tidak dari sekolahnya sendiri.

"UN pengawasannya yang penting silang. Silang antar sekolah," tegas M. Nuh.

Selain itu dalam kurikulum 2013 akan ada beberapa perubahan di kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), contohnya pembelajaran agama dan budi pekerti yang akan ditambah jam belajarnya.

"Pelajaran agama yang sebelumnya hanya dua jam, nanti akan menjadi empat jam. Karena, penanaman budi pekerti, tata krama penting dan harus diajarkan agar anak-anak memiliki kepribadian yang baik," kata mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu.

SUMBER:.detik.com