Rieke Gugat Pilgub Jabar ke MK

 9B 06 ASEP SAEFULLOH

  Proses penghitungan suara pemilihan gubernur Jawa Barat oleh KPU masih terus berlangsung. Meskipun belum ada hasil final, kubu Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki sudah bersikap menolak segala hasil pilgub yang digelar pada hari Minggu, 24 Februari lalu. Dalam pilgub, keduanya diusung PDIP.

“Kami menolak semua hasil KPU (Jawa Barat, red),” kata TB Hasanuddin, ketua tim pemenangan pasangan Rieke-Teten di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin (1/3).
Mereka menolak hasil pilgub, karena adanya beberapa indikasi penyimpangan. Di antaranya, penggunaan dana bantuan sosial menjelang pilgub, adanya pengalihan suara, dan tidak adanya kebijakan libur pada hari pemungutan suara. Bahkan, banyak ditemukan fakta tidak tersedianya tempat pemungutan suara (TPS) di banyak kawasan industri.
Akibatnya, banyak buruh yang masuk kerja pada hari pemilihan tidak bisa memilih. Padahal, komunitas buruh merupakan salah satu basis pemilih utama duet Rieke-Teten. “KPU (Jawa Barat, red) telah lalai. Ratusan ribu buruh tidak bisa menggunakan haknya,” kata Hasanuddin yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, itu.
Beberapa jam setelah ditutupnya TPS di hari pemungutan suara dalam pilgub Jabar, tak kurang dari 8 lembaga merilis hasil penghitungan cepat atau quick count. Secara umum hasil antar masing-masing lembaga survei itu tidak berbeda. Pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar berada di posisi teratas dengan rentang perolehan suara 32-33 persen. Sedangkan, duet Rieke-Teten menyusul di urutan kedua dengan rentang perolehan suara berkisar di angka 27 persen.

Rieke-Teten Janjikan Pemerintahan Yang Bersih

9F22 NOORHAYATI

BANDUNG – Pasangan calon GUbernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki memasang target pemerintah yang bersih jika memang Pemilukada nanti. Karena selama ini anggaran untuk pembangunan dinilai tidak pernah sampai ke masyarakat.  

“Pemerintahan yang bersih menjadi target utama. Karena selama ini anggaran Jabar termasuk potensi ekonominya tidak bisa diterima dan sampai kepada masyarakat,” kata Teten kepada wartawan saat ditemui di Stasiun Bandung, Sabtu (16/2/2013).

Menurutnya, saat ini penggunaan anggaran tidak efisien termasuk dalam cara pengelolaan dan pengalokasiannya. Alhasil, kata Teten, anggaran tersebut tidak bisa dinikmati langsung oleh masyarakat Jawa Barat.

“Kita akan menawarkan pemerintahan yang bersih dan efisien. Salah satunya, pembangunan ekonomi yang kerakyatan. Karean sebagian besar masyarakat Jabar berpendidikan rendah,” terangnya.

Selain itu, dengan ekonomi kerakyatan dia menilai akan mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi di Jawa Barat. “Dengan demikian penyerapan tenaga kerja bisa lebih besar dibanding dengan industri,” katanya.

Disinggung mengenai bantuan sosial (bansos), pria yang sebelumnya aktif sebagai aktifis antikorupsi ini berjanji akan meninjau kembali hal tersebut. 

“Bansos akan kita tinjau. Karena itu sekarang ini lebih banyak bagi-bagi uang, sehingga tidak tepat sasaran untuk memnyelesaikan permasalahn Jawa Barat dalam hal pendidikan dan kesehatan yang paling rendah di provinsi lain di Pulau Jawa,” pungkasnya.

sumber:www.okezone.com