Kecewa Luthfi Ditahan KPK, PKS Cirebon Serukan Tifatul Cs Keluar dari Kabinet

9C31 SITI NURAENI

Cirebon - Kader PKS di Cirebon menggelar doa bersama untuk mendukung Luthfi Hasan Ishaaq yang saat ini ditahan KPK. Para kader PKS ini, juga menyampaikan tuntutan kepada DPP PKS agar keluar dari kabinet. Mereka kecewa atas penahanan Luthfi.

"Sebelumnya Luthfi Hasan tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau terperiksa. Namun tiba-tiba ditahan oleh KPK. Ini janggal sekali," kata Ketua DPD KPS Kota Cirebon Mohamad Abdullah di Cirebon, Sabtu (2/2/2013).

Kader PKS Kota Cirebon tetap memberi dukungan kepada Luthfi Hasan dalam kasus impor daging. Mereka juga mendoakan agar Luthfi hasan diberi kesabaran dan tetap tegar.

Abdullah juga meminta kepada Presiden PKS Anis Matta, untuk membawa PKS keluar dari koalisi serta menarik semua menteri dari PKS, keluar dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid ke-2 ini.

"Mengapa kita meminta seperti itu, karena kita ingin lebih independen dalam mengontrol pemerintah. Selain itu, kita ingin PKS lebih berkonsentrasi terhadap Pemilu Legislatif, sehingga target kita masuk dalam 3 partai besar pemenang Pemilu 2014, bisa tercapai," jelasnya.

Abdullah juga menambahkan, memang ada manfaatnya UNTUK MELIHATjika masuk dalam koalisi partai, namun akan lebih besar faedahnya bila keluar dari koalisi.

"Tetapi kita merasa akan manfaatnya akan lebih besar, jika keluar dari koalisi," imbuhnya. 

Apa ini bukan pernyataan emosional? "Kita sudah lama punya keinginan keluar dari koalisi, jadi ini bukan emosional berkaitan dengan penahanan Luthfi Hasan," tandas Abdullah.

Doa bersama PKS Cirebon untuk Lutfi Hasan itu, dilakukan di Kantor DPD PKS Kota Cirebon, Jl Kalitanjung Kota Cirebon dan dihadiri oleh puluhan kader dan pengurus PKS. Di kabinet SBY menteri asal PKS yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf, dan Mentan Suswono

DETIK.COM.

POLRI BELI ANJING DAN KUDA DARI BELANDA

 9F02 ACEP AFANDI

Polri membelanjakan dana lebih dari Rp 16,65 miliar untuk membeli anjing dan kuda dari Belanda. Masing-masing 90 ekor anjing seharga Rp 150 juta per ekor dan 7 ekor kuda seharga Rp 450 juta per ekor.

Kepala Divisi Humas mengatakan, harga ratusan juta tersebut sudah termasuk pajak, biaya pelatihan, hingga transportasi pengiriman dari Belanda. Biaya pembelian diambil dari dana optimalisasi untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana anggaran Tahun 2013 yang total sebesar Rp 1,366 triliun.

Suhardi menampik pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang mengatakan, penetapan harga dan manfaat barang maupun hewan tersebut tidak wajar. Suhardi menjelaskan pembelian di Belanda sesuai dengan kualifikasi hewan yang dibutuhkan Polri. Kualifikasinya antara lain hewan yang besar, cerdas, juga sehat.

Sebanyak 90 anjing tersebut, akan disebar di beberapa wilayah untuk Pemilu 2014. Sedangkan 7 ekor kuda akan ditempatkan sebanyak 2 ekor di Polda Bali, 2 ekor di Polda Jawa Tengah, dan 3 ekor di Direktorat Polisi Satwa Polri.

Dana optimalisasi yang didapat Polri sendiri sebesar Rp 2,219 triliun. Selain meliputi Pengadaan Sarana dan Prasarana Rp 1,366 triliun, juga termasuk tunjangan operasional penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp 250 miliar, rekrutmen 15.000 anggota Brigadir Polri Rp 466 miliar, dan PNBP Rp 137 miliar.