Rieke Gugat Pilgub Jabar ke MK

 9B 06 ASEP SAEFULLOH

  Proses penghitungan suara pemilihan gubernur Jawa Barat oleh KPU masih terus berlangsung. Meskipun belum ada hasil final, kubu Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki sudah bersikap menolak segala hasil pilgub yang digelar pada hari Minggu, 24 Februari lalu. Dalam pilgub, keduanya diusung PDIP.

“Kami menolak semua hasil KPU (Jawa Barat, red),” kata TB Hasanuddin, ketua tim pemenangan pasangan Rieke-Teten di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin (1/3).
Mereka menolak hasil pilgub, karena adanya beberapa indikasi penyimpangan. Di antaranya, penggunaan dana bantuan sosial menjelang pilgub, adanya pengalihan suara, dan tidak adanya kebijakan libur pada hari pemungutan suara. Bahkan, banyak ditemukan fakta tidak tersedianya tempat pemungutan suara (TPS) di banyak kawasan industri.
Akibatnya, banyak buruh yang masuk kerja pada hari pemilihan tidak bisa memilih. Padahal, komunitas buruh merupakan salah satu basis pemilih utama duet Rieke-Teten. “KPU (Jawa Barat, red) telah lalai. Ratusan ribu buruh tidak bisa menggunakan haknya,” kata Hasanuddin yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, itu.
Beberapa jam setelah ditutupnya TPS di hari pemungutan suara dalam pilgub Jabar, tak kurang dari 8 lembaga merilis hasil penghitungan cepat atau quick count. Secara umum hasil antar masing-masing lembaga survei itu tidak berbeda. Pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar berada di posisi teratas dengan rentang perolehan suara 32-33 persen. Sedangkan, duet Rieke-Teten menyusul di urutan kedua dengan rentang perolehan suara berkisar di angka 27 persen.

Anggota DPR keluhkan harga buku

9C17 INNA FARHANIYAH

Jakarta (ANTARA News) - Harga-harga buku di Indonesia jauh lebih mahal di banding negara lain sehingga perlu aturan soal harga buku, kata anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati.

"Di Indonesia harga buku termasuk termahal di dunia," kata Reni kepada ANTARA News, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Menurut anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mahalnya harga buku di Indonesia karena adanya pengelolaan yang salah.

"Diduga karena sistem tata kelola perbukuan nasional bermasalah, maka kita buat UU-nya. Saat ini dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan Nasional," kata Reni.

Sementara itu mengenai RUU Kebudayaan, Reni menyebutkan tujuannya adalah untuk melindungi, mengelola, mengembangkan kekayaan budaya Indonesia.

"Agar kebudayaan kita terjaga dengan baik, memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial maupun kesejarahan," kata Reni.

Tanggal 17 Maret 2013, Panitia Kerja RUU Kebudayaan dan Perbukuan Komisi X DPR RI akan melakukan studi banding ke India, Yunani dan Turki.

sumber : ANTARANEWS.COM

Bambang Soesatyo Cs Diperiksa KPK 8 Jam Terkait Anggaran Simulator SIM

 9E31 SUPRIYATNA

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, dan Herman Hery menjalani pemeriksaan terkait kasus simulator SIM di KPK. Mereka ditanya penyidik soal proses persetujuan anggaran simulator.

"Tadi kita juga jelaskan mekanisme anggaran yang dilakukan di Komisi III," kata Bambang Soesatyo mewakil rekan-rekannya di KPK, Kamis (28/2/2013).

Ketiganya diperiksa mulai pukul 10.00 WIB, dan baru keluar sekitar pukul 18.00 WIB. Bambang menjelaskan, KPK juga mengklarifikasi pernyataan Nazaruddin yang menyebutkan mereka ikut terlibat dalam proses anggaran.

"Jadi hari ini kami berikan klarifiksi pernyataan Nazaruddin bahwa ada anggota Komisi III yang diduga terlibat Korlantas," jelasnya.

Bambang melanjutkan, mereka bertiga menjelaskan secara runtut kepada penyidik mulai dari A sampai Z soal bagaimana anggaran disetujui.

"PNBP disetujui yang terpenting adalah korlantas ini nggak gunakan data APBN, tapi gunakan dana PNBP yang tidak dibahas di DPR," terang politisi Golkar ini.

Jadi pemeriksaan, terkait persetujuan anggaran Korlantas. "Itu kan menggunakan data PNBP dan sesuai ketentuan mekanisme itu melalui persetujuan Menkeu tanpa persetujuan DPR," imbuhnya.

Bambang menepis kalau pernah bertemu Djoko secara pribadi. Tapi, kalau pertemuan di DPR, dia mengakui memang ada. "Saya juga sudah sampaikan tidak ada pertemuan-pertemuan selain yang ada di DPR," imbuhnya.

SUMBER;detikNews

Bambang Soesatyo Cs Diperiksa KPK 8 Jam Terkait Anggaran Simulator SIM

 9F13 HARTONO

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, dan Herman Hery menjalani pemeriksaan terkait kasus simulator SIM di KPK. Mereka ditanya penyidik soal proses persetujuan anggaran simulator.

"Tadi kita juga jelaskan mekanisme anggaran yang dilakukan di Komisi III," kata Bambang Soesatyo mewakil rekan-rekannya di KPK, Kamis (28/2/2013).

Ketiganya diperiksa mulai pukul 10.00 WIB, dan baru keluar sekitar pukul 18.00 WIB. Bambang menjelaskan, KPK juga mengklarifikasi pernyataan Nazaruddin yang menyebutkan mereka ikut terlibat dalam proses anggaran.

"Jadi hari ini kami berikan klarifiksi pernyataan Nazaruddin bahwa ada anggota Komisi III yang diduga terlibat Korlantas," jelasnya.

Bambang melanjutkan, mereka bertiga menjelaskan secara runtut kepada penyidik mulai dari A sampai Z soal bagaimana anggaran disetujui.

"PNBP disetujui yang terpenting adalah korlantas ini nggak gunakan data APBN, tapi gunakan dana PNBP yang tidak dibahas di DPR," terang politisi Golkar ini.

Jadi pemeriksaan, terkait persetujuan anggaran Korlantas. "Itu kan menggunakan data PNBP dan sesuai ketentuan mekanisme itu melalui persetujuan Menkeu tanpa persetujuan DPR," imbuhnya.

Bambang menepis kalau pernah bertemu Djoko secara pribadi. Tapi, kalau pertemuan di DPR, dia mengakui memang ada. "Saya juga sudah sampaikan tidak ada pertemuan-pertemuan selain yang ada di DPR," imbuhnya.


SUMBER;detikNews

DPR DATANGI DUA LOKASI KECELAKAAN MAUT DI CIANJUR

9B18 KHOERIYATUL AENI

DPR DATANGI DUA LOKASI KECELAKAAN MAUT DI CIANJUR

CIANJUR, KOMPAS.com — Komisi 5 DPR RI mendatangi dua lokasi kecelakaan yang menelan korban hingga puluhan orang di Cianjur, Jabar, Kamis (28/2/2013).    

Rombongan wakil rakyat tersebut mengaku ingin melihat dari dekat dua lokasi kecelakaan yang telah merenggut sedikitnya 33 korban jiwa dalam satu pekan terakhir.

Ketua Komisi V DPR-RI Laurent Bahang Dama mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap dua kecelakaan maut yang terjadi di wilayah Cianjur itu.

Namun, pihaknya meminta masyarakat untuk bijak dalam menyikapi penyebab kecelakaan tersebut tanpa harus menyalahkan pihak tertentu atau salah satu pihak.

"Semuanya harus disikapi secara utuh karena penyebab kecelakaan dilihat dari beberapa faktor, seperti alat, kondisi jalan, faktor manusia, atau kelayakan kendaraan," katanya.

Dia menuturkan, pihaknya akan memanggil Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Bina Marga untuk dimintai klarifikasi atas kasus kecelakaan yang mengakibatkan puluhan jiwa melayang.   

Pihaknya, ungkap dia, akan mempertanyakan perihal kondisi jalan, termasuk rambu-rambu lalu lintas yang dinilai sangat minim di dua lokasi kecelakaan maut tersebut, termasuk minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU) di lokasi Ciloto maupun Gekbrong.

"Kami berharap ada solusi agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Apa yang menjadi kelemahan harus bisa segera diperbaiki, terutama perbaikan jalan di jalur Gekbrong maupun Ciloto," tandasnya.

Rombongan anggota dewan tersebut didampingi jajaran Polres Cianjur, kali pertama memeriksa ruas Jalan Gekbrong dan Jalan Ciloto, sekaligus mengumpulkan data dan keterangan terkait kecelakaan.

sumber : compas.com

Jawaban Agus Marto Soal Calon Menkeu Baru Penggantinya

9D27 RIZKY AMALIYAH

Jakarta - Agus Martowardojo mengaku masih tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) meskipun harus bersiap menghadapi 'ujian' Gubernur Bank Indonesia (BI) di DPR. Jika dirinya terpilih sebagai BI-1, Agus percaya Presiden SBY akan menunjuk Menkeu baru secara hati-hati.

"Saya belum tahu figur yang akan menggantikan saya tentu yang mengetahui adalah Bapak Presiden. Namun kami sudah mendapatkan penjelasan dari Bapak Presiden bahwa beliau akan memilih dengan sangat hati-hati," kata Agus ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Ia sendiri mengaku tidak khawatir dalam menghadapi uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Agus mengaku siap mengemban tugas tersebut.

"Tidak ada kekhawatiran yang perlu dirasakan karena kami sekarang ini tetap Menteri Keuangan dan akan menjalan tugas dengan sebaiknya sambil mempersiapkan fit and proper test," ujar Agus Marto 

Salah satunya, lanjut Agus Marto, dirinya akan tetap mengkaji realisasi APBN 2013 terhadap asumsi yang telah ditetapkan. Jika hingga Juni nanti perbedaannya sudah tidak bisa ditoleransi makaakan diajukan APBN-P 2013.

"Memang ada sejumlah asumsi ekonomi makro yang realisasinya berbeda dibandingkan dengan asumsinya, tapi ini baru 1-2 bulan. Asumsi itu untuk rata-rata satu tahun jadi kami terus mengamati. Kalau diperlukan APBNP, kita akan ajukan, APBN itu akan kita lakukan setelah kita meriveiw biasanya sampai Juni," paparnya.

sumber:detik

Benny: Komisi III Tak Bahas Proyek Simulator SIM

9D28 RUKHANIAH ZEN
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny K Harman mengatakan, Komisi III tidak pernah membahas proyek simulator ujian Surat Izin Mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas Kepolisian RI.
"Tidak membahas proyek, Komisi III tidak membahas proyek," kata Benny seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, Kamis (28/2/2013)..
Politikus Partai Demokrat itu mengaku telah menjelaskan kepada penyidik KPK mengenai tugas dan fungsinya sebagai ketua Komisi III DPR saat proyek simulator SIM dilaksanakan. Benny juga mengaku telah menjelaskan tugas dan fungsi anggota Komisi III dan Badan Anggaran di Komisi III yang berkaitan dengan pembahasan rencana kerja dan rencana anggaran yang diajukan Pemerintah.
"Apa tugas dan fungsi anggota Dewan, khusus berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi III dan Badan Anggaran di Komisi III,” ujarnya.
Mengenai indikasi aliran dana ke DPR terkait dengan proyek simulator SIM ini, Benny mengaku belum tahu dan meminta publik menunggu hasil pemeriksaan KPK.
Pernyataan Benny yang mengatakan tidak ada pembahasan proyek simulator SIM di Komisi III DPR ini berbeda dengan yang pernaj disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo.
Seusai diperiksa sebagai saksi simulator SIM beberapa waktu lalu, Herry mengungkapkan kalau realisasi anggaran proyek simulator SIM 2011, lebih besar dari anggaran yang semula diajukan Kepolisian RI. Menurut Herry, nilai anggaran proyek itu disahkan DPR.
Nilai anggaran yang disahkan DPR ini, katanya, lebih besar dari yang semula diajukan karena adanya penambahan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor Polri ke negara.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010, katanya, institusi Polri selaku lembaga negara berhak menggunakan 90 persen dari PNBP yang disetorkannya ke negara untuk membiayai kegiatan lembaga tersebut. Adapun, nilai PNBP yang disetor Polri ke negara tahun 2011, kata Herry, sekitar Rp 3 triliun.
Dia menjelaskan, semula PNBP ditetapkan pagunya terlebih dahulu melalui pembahasan Kementerian Keuangan dengan kementerian atau lembaga terkait. Kemudian, data-data yang diperoleh dari pembahasan pagu tersebut dimasukkan dalam RAPBN yang diusulkan pemerintah secara keseluruhan. Setelahnya, usulan pagu tersebut diajukan dan dibahas di DPR melaui nota keuangan.
“Dilakukan pembahasan bersama-sama DPR, yaitu kementerian lembaga dengan komisi terkait. Setelah pembahasan, kemudian dibawa lagi ke Kemenkeu untuk diselesaikan dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya. Di situlah terjadinya penelaahan-penelaahan kemudian kita terbitkan dokumen DIPA-nya," kata Herry.

Nazaruddin Tuding Legislator

Sebelumnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menuding tiga anggota Komisi III DPR terlibat kasus simulator SIM. Anggota DPR yang dituding Nazaruddin adalah Bambang Soesatyo (Partai Golkar), Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), dan Herman Hery (Partai PDI-Perjuangan). Ketiga anggota DPR ini pun diperiksa KPK sebagai saksi pada hari ini.
Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Djoko, mereka yang jadi tersangka adalah mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, pemilik PT CMMA Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang. 

                                                                                                   KOMPAS.COM