Pekerja di Kawasan Berikat Nusantara Kini Punya Rumah Sakit

9D19 LILIS

Liputan6.com, Jakarta : PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) akan membangun rumah sakit bagi pekerja yang berada di wilayah industri Kawasan Berikat Nusantara. Nilai investasi pembangunan rumah sakit ini mencapai Rp 110 miliar.

Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Sattar Sabar mengatakan, pembangunan rumah sakit berada di lahan seluas 3,652 meter persegi (m2).

Pembangunan rumah sakit pekerja di Kawasan Berikat Nusantara tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama di lokasi yang berada di Kantor Pusat PT Berikat Nusantara Cakung, Cilincing Jakarta Utara.

"Ground breaking akan diresmikan langsung Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Gubernur Joko Widodo," kata Sattar, Jumat (22/2/2013).

Dia menuturkan, pembangunan rumah sakit tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pekerja yang berada di Kawasan tersebut.

Pembangunan rumah sakit pekerja ini merupakan sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya antara PT Berikat Nusantara, Jamsostek, Askes, P Bina Karya, P Nindya Karya, dan PT Indrakarya.

Dia mengungkapkan rumah sakit pekerja Berikat Nusantara berdiri di atas lahan seluas 3.652 m2, dengan luas lahan yang dibangun 1.278 m2. Luas lahan terbukanya 2.374 m2 yang meliputi lahan parkir, jalan dan saluran lansekap rumah.

"Jumlah tempat tidur yang tersedia 184 (kelas 2). Luas bangunan 9.000 m2 dengan 8 lantai," ungkap Sattar.

Menurut dia, perancangan rumah sakit pekerja menggunakan konsep Green Hospital, dengan penekanan kepada penggunaan cahaya alam seoptimal mungkin di segala area.

Hijau lansekap yang membantu proses penyembuhan pasien dan penggunaan sistem ventilasi yang menjadi salah satu usaha untuk pencegahan nosokomial pada rumah sakit. (Pew/Nur)

Sumber: Liputan6

SKK Migas Tolak Rencana Pertamina Jual Blok Mahakam

 9D19 LILIS

Liputan6.com, Jakarta : Keinginan PT Pertamina (Persero) mengambilalih Blok Mahakam di Kalimantan Timur secara penuh menuai penolakan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Instansi ini tak berkenan dengan rencana Pertamina menjual pengelolaan Blok Mahakam ke pihak lain jika mendapatkan 100% hak atas sumber energi tersebut.

"Saya menolak dan menyayangkan niat tersebut," kata Sekretaris SKK Migas, Gde Prdyana, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (22/2/2013).

Menurut Gde, penolakan tersebut karena SKK Migas tidak menginginkan penjualan aset ke tangan kedua. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Saat ini ditengarai BUMD yang diberikan participating interest (PI) ternyata juga menjual PI tersebut ke
pihak lain.

Dia mengungkapkan, cita-cita SKK Migas memberikan PI sebesar 10% kepada daerah agar bisa menikmati dan memiliki blok migas yang berada di wilayahnya.

Melalui kepemilikan maka pemerintah daerah (pemda) melalui BUMD dapat ikut mengelola dan mengawasi langsung kinerja maupun keuangan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) tersebut.

"Tapi kalau dijual ke pihak lain maka daerah tentu tidak akan mendapatkan manfaat seperti yang diharapkan tadi. Kita tidak ingin hal itu juga dilakukan oleh Pertamina," ungkap Gde.

Vice Presiden PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir, baru-baru ini, mengatakan jika Pertamina kebagian pengelolaan 100% Blok Mahakam, kemudian ada KKKS yang juga ingin mengelola blok tersebut maka Pertamina bersedia menjualnya dan hasilnya akan diberikan ke negara.

"Untuk Mahakam, kita sebenarnya ingin mekanisme tidak diperpanjang kontrak, diberikan 100 %. Kemudian Pertamina sharedown ke Total, atau pihak lain yang berminat," ujar Ali. (Pew/Nur)

Sumber: Liputan6