Holland Village Alami Kelebihan Permintaan 200 Persen

9D28 RUKHANIAH ZEN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan terpadu Holland Village yang mengusung konsep Urban Central Living di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, masih terus dikembangkan. Sampai saat ini, program Priority Pass Apartemen Holland Village mengalami oversubscribed 200 persen dari total unit yang ada.
"Kelebihan permintaan itu untuk menara pertama yang terdiri dari 200 unit seharga Rp 20 juta per meter persegi. Jadi, meskipun secara resmi belum diluncurkan, proyek mixed used superblock development ini telah menarik minat calon investor maupun penghuni," kata Ivan Setiawan Budiono, CEO Lippo Homes, di Jakarta, Kamis (28/2/2013).
Permintaan yang melebihi total unit ini, lanjut Budiono, membuktikan Holland Village potensial menjadi sarana baru investasi prospektif bagi para investor yang menginginkan nilai tambah di wilayah Jakarta Pusat. Apalagi, saat ini lahan untuk membangun kawasan terpadu semakin sulit ditemukan di wilayah Jakarta Pusat.
"Kami mengembangkannya sebagai kawasan terpadu yang sesuai dengan gaya hidup modern dengan standar kualitas internasional sebagaimana halnya telah terwujud di Kemang Village," ujar Budiono.
Adapun proyek Holland Village merupakan proyek pengembangan kawasan terpadu yang dirancang oleh DP Architects (Singapura). Kawasan terpadu ini terdiri dari 9 in 1 integrated concept mencakup apartemen residensial, perkantoran grade A, mal, pusat hiburan dan kuliner, rumah sakit, sekolah, ruang terbuka hijau, ballroom, serta helipad.
"Keunggulannya adalah terletak persis di dekat lokasi rencana pembangunan cloverleaf bridge Cempaka Putih yang akan segera dibangun. Rencana pembangunan cloverleaf bridge akan memiliki banyak pilihan akses menuju ke berbagai arah," lanjut Budiono.

                                                                                                                  KOMPAS.COM

Tak Temukan Migas, Kontraktor Asing Kehilangan Rp 18 Triliun

9B12 GIAN RAJU HIDAYATULLAH

Liputan6.com, Jakarta : Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini mengatakan kontraktor migas asing telah kehilangan investasi sekitar US$ 1,8 miliar atau Rp 18 triliun dari kegiatan pengeboran dalam tiga tahun terakhir.

"Dalam aktivitas eksplorasi, modal sebesar US$ 1,8 miliar atau setara dengan Rp 18 triliun dari investor asing hangus sejak tiga tahun terakhir dan itu tidak diganti sepeser pun oleh negara," jelasnya di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Selain menanggung risiko besar, para kontraktor migas asal luar negeri wajib menyetor pendapatan 15% dari minyak dan gas sebesar 30%.

"Kontraktor tersebut harus menyumbang 85% kepada negara dari total pendapatan kontraktor tersebut. Sementara untuk perseroan sendiri 15%. Ini karena kami menganggap kontraktor asing migas merupakan tukang cangkul di 'sawah' Indonesia," tegasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, para kontraktor itu juga mesti sharing pendapatan ke daerah sebesar 10%, khususnya wilayah Aceh dan Papua yang mendapatkan pendapatan migas sebesar 70%.

"Dengan pendapatan sebesar 85% lari ke negara, menempatkan Indonesia di urutan kedua setelah Malaysia dengan penerimaan terbesar dari migas. Padahal rata-rata penerimaan negara di dunia sekitar 63%, itu berarti Indonesia sudah cukup ketat dalam hal minta bagian negara," urai Rudi.

Senada dengan Rudi, pengamat energi Darmawan Prasodjo mengaku investasi kontraktor asing yang hilang saat kegiatan eksplorasi, menunjukkan risiko besar yang harus dihadapi kontraktor migas.

"Karena nilai potensi kehilangan sangat besar, hanya investor asing yang berani karena modalnya kuat. Sedangkan kontraktor lokal lemah di bagian itu," tuturnya.

Dengan begitu, Darmawan menghimbau perlu adanya strategi baru yang dapat menguntungkan Indonesia tanpa harus menanggung risiko besar.

"Kalau eksplorasi risikonya besar, kita serahkan saja kepada mereka, dan yang risiko kecil kita ambil semua. Tapi. Dengan catatan hanya sementara, saat mereka produksi kita kasih insentif lalu setelah itu kita ambil kembali," pungkas dia. (Fik/Ndw) 

Sumber: Liputan6.com