ICW:Tahun 2013 Menjadi Tahun Korupsi

9I32 SYARIFUDIN

JAKARTA, Indonesia Corruption Watch mengatakan, tahun 2013 ini menjadi tahun dengan kemarakan kasus korupsi. Di dalam konferensi persnya yang diadakan di Jakarta, Kamis (7/2/2013), ICW memaparkan ada kecenderungan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), khususnya dari bantuan sosial dan hibah yang akan digunakan untuk kepentingan suksesi Pemilu 2014.

Ada tren peningkatan anggaran bantuan sosial-hibah yang akan rawan dibajak oleh fungsionaris partai yang masih menjabat.

Untuk meminimalisasi potensi korupsi ini, Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan merekomendasikan agar KPK memiliki program fokus untuk menyelidiki penggunaan dana terlarang yang rawan dilakukan partai politik.

Selain itu, ICW menyarankan KPU agar segera mengeluarkan peraturan tentang dana kampanye. KPU harus mampu menelisik ke persoalan dana-dana terlarang kampanye juga.

"KPU harus mampu menemukan fenomena itu. Mana dana-dana terlarang yang akan digunakan untuk kampanye," ujarnya.

Arief Nuralam dari Indonesia Budget Center mengatakan, banyak bendahara partai yang tersangkut kasus korupsi, di antaranya seperti Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin. Selain itu, dapat dilihat kepada kasus suap Presiden PKS Luthfi Hasan Isaaq. Kasus ini mendeskripsikan upaya memperkaya diri politisi dan partai politiknya.

"Sukar memisahkan dana yang dikorupsinya itu untuk kepentingan diri saja atau untuk kepentingan partainya juga," ujarnya.

Dia juga menambahkan, tidak menutup kemungkinan ada keterkaitan suap Luthfi ini dengan kewenangan pemberian izin impor sapi yang berada di tangan Menteri Pertanian Suswono yang merupakan kader di PKS.

Dari data korupsi politik tahun 2012 yang dimiliki ICW, Partai Golkar menduduki peringkat pertama sebagai partai dengan kader paling banyak terjerat kasus korupsi (14 orang). Peringkat selanjutnya adalah Partai Demokrat (10 orang), PDIP (8 orang), Partai Amanat Nasional (5 orang), dan Partai Kebangkitan Bangsa (4 orang).

ICW juga menyarankan agar diberikan sanksi tegas bagi partai politik atau kader partai politik yang tersangkut kasus korupsi dan menggunakan dana terlarang untuk kepentingan suksesi partainya. Sanksi itu bisa berupa pelarangan kader tersebut untuk ikut dalam pemilihan legislatif atau bahkan yang lebih keras, partai politik tempat kader tersebut bernaung dapat dibubarkan.

Sumber:KOMPAS

ICW Minta PKS Dewasa Tanggapi Kasus Luthfi Hassan

SULASTRI 9H 33

Jakarta - Indonesia Corruption Watch menghimbau kader Partai Keadilan Sejahtera untuk dewasa menyikapi kasus yang tengah mendera para petingginya. ICW Minta kader PKS menyerahkan hasil penyidikan kasus pada proses hukum.

"Kader PKS harusnya bersikap dewasa terhadap kasus ini. Biarlah kasus ini berjalan. Dilihat saja fakta-fakta hukumnya. Kalau bersalah, diterima," ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko pada Tempo, Jumat, 1 Februari 2013.

Menurut Danang, tidak perlu panik dengan merespon terlalu radikal. "Biasanya politisi itu minta KPK dibubarkan, nah itu tidak proporsional," kata Danang.

Sebelumnya, mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Januari lalu dalam kasus impor daging di Kementerian Pertanian. Luthfi pun langsung mendekam di rumah tahanan KPK di Guntur.

Selain Luthfi, nama Menteri Pertanian Suswono disebut bakal tersebut. Menurut sumber Tempo, KPK sudah mengantongi bukti kuat, sebuah rekamanan percakapan antara Luthfi dan Suswono soal imbalan dari perusahaan impor daging.

Namun, belakangan muncul isu yang beredar di jejaring sosial. Mulai dari isu bahwa Menteri Pertanian Suswono yang juga kader PKS, mengurangi impor daging asal Amerika Serikat karena tercampur daging babi. Kemudian pihak Amerika dituding menekan Istana. Sampai tudingan bahwa penangkapan Luthfi adalah upaya pengalihan isu Century. Dan pengalihan isu atas pajak keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Anis Matta, Presiden PKS, menyebut kasus ini sebagai musibah yang diorganisir pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan PKS. Selain konspirasi, Anis menyatakan partainya juga tengah menghadapi tirani terkait penangkapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang diduga terlibat kasus suap impor daging sapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

sumber : TEMPO.CO