Rieke Gugat Pilgub Jabar ke MK

 9B 06 ASEP SAEFULLOH

  Proses penghitungan suara pemilihan gubernur Jawa Barat oleh KPU masih terus berlangsung. Meskipun belum ada hasil final, kubu Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki sudah bersikap menolak segala hasil pilgub yang digelar pada hari Minggu, 24 Februari lalu. Dalam pilgub, keduanya diusung PDIP.

“Kami menolak semua hasil KPU (Jawa Barat, red),” kata TB Hasanuddin, ketua tim pemenangan pasangan Rieke-Teten di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin (1/3).
Mereka menolak hasil pilgub, karena adanya beberapa indikasi penyimpangan. Di antaranya, penggunaan dana bantuan sosial menjelang pilgub, adanya pengalihan suara, dan tidak adanya kebijakan libur pada hari pemungutan suara. Bahkan, banyak ditemukan fakta tidak tersedianya tempat pemungutan suara (TPS) di banyak kawasan industri.
Akibatnya, banyak buruh yang masuk kerja pada hari pemilihan tidak bisa memilih. Padahal, komunitas buruh merupakan salah satu basis pemilih utama duet Rieke-Teten. “KPU (Jawa Barat, red) telah lalai. Ratusan ribu buruh tidak bisa menggunakan haknya,” kata Hasanuddin yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, itu.
Beberapa jam setelah ditutupnya TPS di hari pemungutan suara dalam pilgub Jabar, tak kurang dari 8 lembaga merilis hasil penghitungan cepat atau quick count. Secara umum hasil antar masing-masing lembaga survei itu tidak berbeda. Pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar berada di posisi teratas dengan rentang perolehan suara 32-33 persen. Sedangkan, duet Rieke-Teten menyusul di urutan kedua dengan rentang perolehan suara berkisar di angka 27 persen.

Megawati Singgung Indikasi Kecurangan dalam Pilgub Jabar

9D31 SITI NURBAITILLAH

JAKARTA,  — Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengatakan ada indikasi kecurangan dalam ajang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013.

"Pilkada Jawa Barat memang berjalan baik. Namun, saya melihat adanya indikasi-indikasi di lapangan, yaitu kemungkinan terjadinya kecurangan," ujar Megawati ketika ditemui di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Rabu (27/2/2013).  

Menurut dia, pada dasarnya kecurangan-kecurangan seperti penggunaan politik uang (money politic) dalam suatu pemilu akan membuat demokrasi menjadi timpang karena politik uang membuat orang-orang yang layak menjadi pemimpin ataupun wakil rakyat justru tersingkir.

"Akibatnya, orang-orang yang justru berkompeten dan tidak punya uang selalu tersingkir oleh mereka yang memang di dalam suatu perencanaan sudah ingin mempergunakan uang yang sebenarnya bukan hak dia," katanya.

Selain itu, kata Megawati, dampak lain dari permainan politik uang adalah proses pemberantasan korupsi di Tanah Air akan semakin sulit dilaksanakan.

"Kita katanya sedang ingin memberantas korupsi sampai tuntas, sedangkan di lapangan hal-hal seperti itu masih terus dibiarkan," ujarnya.

Oleh karena itu, Megawati berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat membongkar praktik-praktik "kotor" yang dianggap kerap terjadi dalam pemilihan umum.

"Jadi, tentunya saya sangat berharap KPU dapat menangani kecurangan seperti ini, termasuk tentang IT (teknologi informasi) KPU dalam penghitungan suara," kata Mega.  

Dalam Pilkada Jabar yang diadakan pada tanggal 24 Februari, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki yang diusung PDI-P berada di urutan kedua dari lima pasang kandidat. Pilkada itu untuk sementara dimenangi oleh pasangan Ahmad Heryawan (Aher) dan Deddy Mizwar.  

Sebelumnya, perusahaan riset Indonesia Political Marketing Research (IPMR) pernah menyatakan bahwa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI-P itu akan sulit memenangi kompetisi dalam Pilkada Jabar 2013.

"Secara keseluruhan, peta kekuatan Rieke hanya mengandalkan popularitas dan daya tarik pribadinya di antara para simpatisannya. Sayangnya, hanya ada 17 persen dari simpatisan Rieke yang memutuskan untuk memberikan suaranya ke Rieke. Dengan demikian, cukup berat bagi Rieke-Teten untuk memenangi kompetisi dengan situasi ini," kata Kepala Pelaksana IPMR, Farid Subkhan.

Farid juga mengatakan, menurut hasil survei, elektabilitas pasangan Rieke-Teten berdasarkan kontribusi dukungan partai pengusungnya, PDI-P, masih relatif rendah, yaitu hanya mencapai 15,7 persen.

"Tingkat elektabilitas pasangan Dede Yusuf dan Lex Laksamana mencapai 35,1 persen, lalu disusul oleh pasangan Ahmad Heryawan

sumber:KOMPAS.COM