Aburizal Bakrie Mencalonkan Capres

Aburizal Bakrie Mencalonkan Capres

9B 36 SAIFUL RIVAI

Aburizal Bakrie Ketua DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, HM Gandung Pardiman, mengakui keputusan Aburizal Bakrie menyelesaikan ganti rugi kepada korban lumpur lapindo tak lepas dari kepentingan politik.

keputusan Ical menyiapkan dana Rp 850 miliar untuk pembayaran ganti rugi kepada warga Sidoarjo yang hartanya ditenggelamkan lumpur Lapindo, dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya, keputusan itu baru dilaksanakan setelah Ical diusung menjadi calon Presiden pada Pilpres 2014 mendatang.

“Itulah politik. Tapi yang penting Aburizal berani mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini,” katanya di Yogyakarta, Sabtu (27/10).

Aburizal Bakrie memutuskan maju menjadi capres pada 2014, kata Gandung, Ical memang terus mendapat serangan. Salah satunya, kata dia, adalah kasus penjualan besar-besaran saham PT Bumi Resources, perusahan pertambangan yang patungan Bakrie Group.

Kenapa tiba-tiba orang Inggris itu menjual sahamnya di perusahaan itu. Sehingga nilai saham Bumi Resources jatuh, dan tentunya memukul keuangan Bakrie Group,” tutur Gandung.

Aburizal Bakrie mengatakan, berkaitan dengan Bumi Resources ini, Ical telah menyiapkan dana Rp 12 triliun untuk membeli kembali saham perusahaan tersebut. “Saat ini nilai saham perusahan tersebut mulai naik kembali.

sumber:ngomel.com

Misi Demokrat Ganjal Prabowo & Ical, Golkar: PD Sedang Panik

 9E23 NIA DUNIATY

Jakarta - Partai Golkar merasa heran dengan misi menjegal pencapresan Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie yang diutarakan golongan muda Partai Demokrat (PD). Golkar menilai Demokrat sedang panik.

"Kami partai Golkar merasa heran dengan pernyataan itu. Karena tidak ada hak di negara pun mencegah orang menjegal jadi presiden. Mari menjaga demokrasi yang baik dan benar," kata Wasekjen Golkar, Leo Nababan, saat dihubungi, Rabu (27/2/2013).

Leo menilai pernyata golongan PD itu dilatarbelakangi kepanikan terkait kondisi internal PD saat ini. Dia pun menyayangkan pernyataan golongan muda PD itu.

"Boleh saja khawatir, tapi jangan mencegah calon lain. Jangan panik, jangan ngeluarin jurus cina mabok. Mari jalankan demokrasi dengan sehat," ujarnya.

Leo menegaskan pencapresan Ical sudah final. Golkar akan mengusung Ical apapun yang terjadi.

"Yang pasti pencalonan ARB sudah final, baik dari internal dan eksternal," tutupnya.

SUMBER; detikNews

Golkar: SBY Harus Diberi 'Kartu Kuning'

9E 05 ATIKA FAUZIAH

 

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOBambang Soesatyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyinggung soal pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas status Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Menurutnya, sikap SBY ini adalah sebuah bentuk intervensi halus yang harus diberikan "kartu kuning".
"Statement kepala negara yang pertanyakan status ketua umumnya yang digantungkan oleh KPK dan meminta diperjelas statusnya. Pendapat publik melihat apa betul ini bentuk intervensi halus. Saya setuju kepala negara perlu diberikan kartu kuning," ujar Bambang, Rabu (6/2/2013), dalam rapat kerja dengan pimpinan KPK di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.
"Kartu kuning", lanjut Bambang, perlu diberikan kepada Presiden SBY lantaran berusaha mengintervensi KPK. "Presiden mendesak soal Anas tapi tidak mendesak kasus wakilnya (Boediono) yang sudah lama dikatung-katung dalam kasus Century," tutur Bambang.
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini menuturkan sikap KPK selanjutnya atas permintaan Presiden itu bisa menjadi buah simalakama.
"Ini buah simalakama kalau KPK lebih cepat tangani masalah Anas di Hambalang, tapi Century tidak dipercepat. Aneh," tutur Bambang.
Sebelumnya, KPK menemukan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan terhadap dua pejabat BI ketika bail out Century dikucurkan.
Kedua orang itu, yaitu BM (ketika itu Deputi bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa BI) dan SCF (ketika itu Deputi IV bidang Pengawasan). Keduanya dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Para anggota Timwas Century di DPR berpendapat, sebagai Gubernur BI, Boediono harus ikut bertanggung jawab. Pendapat itu juga masuk dalam keputusan Pansus Bank Century.

Editor :

Tri Wahono

KOMPAS.COM