Jalan Layang Mahal, Pemprov DKI Pilih Lebarkan Jalan Muara Baru

 9B12 GIAN RAJU HIDAYATULLAH

Liputan6.com, Jakarta : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan proyek pelebaran jalan di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Pelebaran jalan dimaksudkan untuk mempermudah akses jalan bagi nelayan ke Pelabuhan.

Pemerintah pusat pada prinsipnya menginginkan agar di kawasan Pelabuhan Samudra terdapat 300 hektare kawasan pengolahan ikan. Pemerintah pusat berencana membuat jalan layang.

Namun hal itu dibatalkan. Sebab menurut Ahok pembangunan jalan layang membutuhkan biaya sangat besar. Sehingga Pemrov DKI ingin mencoba cara lain, yaitu dengan pelebaran jalan.

"Dan pemerintah akan membangun jalan layang. Tapi jalan layang lebih bahaya lagi biayanya kan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai pertemuan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan di Balaikota, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Sayangnya pada 26 meter ROW/DMJ di Muara Baru, malah digunakan warga dengan membuat bangunan-bangunan. Dampak bangunan-bangunan itu sekarang malah menimbulkan kemacetan.

"Itu yang membuat hampir 1 jam lebih untuk perjalanan 2 kilometer lebih. Itu kan merugikan pengusaha. Makanya kita lihat siapa yang buat, siapa yang sewa, apa bisa ganti rugi atau ganti untung," kata Ahok.

Untuk dana proyek pelebaran jalan, jelas Ahok, tergantung dari pemerintah pusat. Begitu pula dengan waktu pelaksanaannya karena masih dalam proses pendataan.(Ais)

Sumber: Liputan6.com

Ahok: Biaya Kesehatan Akan Ditanggung Meski Lebihi Premi KJS

LIA AWALIYAH 9C 20

Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan jika premi KJS sebesar Rp 23 ribu per orang per bulan. Namun, jika pasien butuh dana lebih, Pemprov tak akan ragu menanggungnya.

"Kalau komite medisnya putuskan, kita tanggung. Tidak ada plafon sekian-sekian. Kalau sudah memutuskan harus, maka kita lakukan," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2013).

Komite medis yang terdiri dari ahli medis Fakultas Kedokteran UI dan RSCM disiapkan Pemprov DKI. Mereka digaji Pemprov untuk mengambil keputusan terkait kelanjutan pelayanan kesehatan pasien yang memakan biaya.

"Nanti bisa dilihat. Misalnya kasus-kasus yang pasien tidak ada harapan, itu komite medis yang putuskan. Kita akan pelajari kasus demi kasus," tutur Ahok.

KJS saat ini menggunakan sisa anggaran APBD 2012 sebanyak Rp 800 miliar, sedangkan untuk 2013 dana KJS diproyeksikan Rp 1 triliun. Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan kesanggupan Pemprov DKI menanggung pelayanan kesehatan masyarakatnya.

"Kita sanggup," tegasnya.

Sumber: detikNews

BANJIR DI JAKARTA

9i13gita fitri

BANJIR JAKARTA 2013: AHOK di Mana, Kok Tidak Muncul Saat Banjir?

Oleh: BISNIS - 19 January 2013 | 3:17 pm

Newswire

JAKARTA— Pakar politik Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan peran Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam penanganan banjir yang melanda Ibu Kota.

“Langkah sigap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam melakukan koordinasi penanganan musibah banjir perlu diapresiasi dan didukung. Namun sangat disayangkan, sikap sigap Jokowi tersebut tidak diikuti oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama,” kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (18/1).

Pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan sejak Kamis Jokowi dikabarkan ikut memantau dan memberikan bantuan langsung kepada para korban. Bahkan, dilaporkan ikut terlibat langsung dalam upaya perbaikan tanggul yang jebol di jalan Latuharhary.

Namun, hingga Jumat, dia mengatakan bahwa Ahok belum terlihat dalam upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah. Padahal, banjir yang terjadi di Jakarta sudah jadi perhatian nasional, bahkan dunia internasional.

“Sikap Ahok itu sangat jauh berbeda ketika dia melakukan sidak dan rapat-rapat dengan para pejabat Pemerintah Provinsi DKI. Sidak dan rapat-rapat itu sering sekali diberitakan oleh media massa, bahkan beberapa videonya juga diunggah di situs YouTube,” tuturnya.

Saleh mengatakan bahwa ada kesan Ahok tidak siap menghadapi musibah banjir di Jakarta. Padahal, banjir seperti itu adalah rutinitas tahunan yang dihadapi masyarakat Jakarta yang tentu sudah diketahui dan dipersiapkan Ahok sejak sebelum menjadi wakil gubernur.

“Saya khawatir masyarakat menganggap Ahok lari dari tanggung jawab. Kalau memang tidak siap dengan musibah seperti ini, semestinya jangan mau menjadi wakil gubernur DKI karena masih banyak wilayah lain yang jarang menghadapi musibah banjir,” katanya.

Kalaupun Ahok ada tugas lain, kata dia, sebaiknya publik diberi tahu tugas apa yang sedang dikerjakan. Menurut Saleh, saat rapat koordinasi dengan Menkokesra Ahok juga tidak hadir.

“Hal itu tentu tidak elok dipandangan awam jika dalam suasana darurat seperti ini dia tidak muncul di publik,” ujarnya.

Karena hujan diperkirakan masih terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan, Saleh mengatakan bahwa kehadiran Ahok tentu sangat dibutuhkan. Kehadirannya tidak saja dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga secara khusus oleh Jokowi.

“Presiden SBY saja sudah siap berkoordinasi dan membantu pemerintah DKI, masa Ahok malah menghilang. Saya yakin, Jokowi juga merasa kehilangan dan membutuhkan kehadirannya,” pungkasnya. (Antara/nj/snd)

SUMBER:http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1374419514946252434#editor/src=sidebar