Tampilkan postingan dengan label APBD. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label APBD. Tampilkan semua postingan

Kamis, 28 Februari 2013

APBD Cair, Jokowi Datangi Ruang Kerja Basuki



9B24 MOHAMMAD NURUDIN

JAKARTA, KOMPAS.com — Sehari setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2013 dicairkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo langsung mendatangi ruang kerja Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Ini merupakan kejadian langka karena Jokowi jarang sekali melintas, apalagi berkunjung, ke ruang kerja Basuki selama keduanya berduet memimpin Jakarta. Apa yang dibahas dalam pertemuan itu?

Dijumpai di depan ruang kerja Wakil Gubernur DKI, Jokowi mengaku sengaja mendatangi Basuki di ruang kerjanya untuk membahas pencairan dan distribusi anggaran ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD). Jokowi menyampaikan, ia perlu berkoordinasi bersama Basuki untuk menjamin lancarnya aliran dana ke semua SKPD dan UKPD.

Sumber: KOMPAS

PDI-P Tuding Aher Gunakan Dana APBD untuk Pilkada

9D31 SITI NURBAITILLAH





JAKARTA, Tim pemenangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (Paten) menuding pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub/cawagub) Jawa Barat Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar menggunakan dana APBD untuk kampanye Pilkada Jabar.

Tudingan itu disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Paten, Abdy Yuhana, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (28/2/2013) malam. Abdy menyatakan, pihaknya menemukan sejumlah indikasi kecurangan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat (Jabar).

Cagub Jabar Ahmad Heryawan, seperti diklaim Paten, berkeliling ke sejumlah daerah dan menjanjikan memberikan bantuan itu. Tak lama kemudian, dana dicairkan. Padahal, Heryawan pernah menyatakan bantuan belum dicairkan. Paten menyatakan memiliki bukti tersebut.

Di sisi lain, lanjut Abdy, indikasi kecurangan itu terlihat lewat adanya dugaan money politic hingga pengarahan untuk memilih pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar (Aher-Demiz) di rumah sakit umum daerah (RSUD) di Cirebon.

"Sejauh ini ada tahapan proses yang tengah kami dalami dan sekarang ini justru muncul bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Aher-Demiz," kata Abdy Yuhana.

Kecurangan berupa money politic, lanjut Abdy, tecermin dari pemanfaatan dana APBD. Dana rakyat yang ditaksir mencapai angka Rp 4,5 miliar itu digelontorkan secara besar-besaran sepanjang Februari. Bentuknya, kata dia, lewat bantuan desa yang diberikan kepada 45 desa di wilayah Jabar.

"Setiap desa diberikan bantuan Rp 100 juta. Daerah-daerah yang menerima bantuan itu di antaranya tersebar di Tasik, Cianjur, Banjar, Ciamis, sampai Cirebon," katanya.

Selain bantuan desa, Abdy menemukan pula fakta dugaan kecurangan lewat bantuan yang diberikan kepada pesantren ataupun kelompok tani. Bantuan tersebut berbentuk dana hibah.

"Peningkatannya mencapai lebih 100 persen. Jika sebelumnya hanya ada Rp 1,4 triliun, maka jelang pencoblosan ini dana hibah yang diberikan itu mencapai sekitar Rp 4 triliun. Data-data itu sudah kami peroleh."

Hal lainnya lagi, kata Abdy, adanya dugaan mengarahkan para pasien di RSUD untuk memilih pasangan nomor 4 tersebut. Temuan itu didapat di RSUD di Cirebon. Ia mengatakan, temuan ini sangat disesali dalam upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Abdy juga mencontohkan bagaimana sikap Panwaslu yang sangat reaktif saat tim Paten memboyong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlibat dalam proses kampanye.

"Kecurangan-kecurangan serta adanya sikap yang tak netral dari pihak Panwas sungguh kami sesalkan. Karena seperti dalam hal Jokowi kemarin, Panwas sebenarnya tidak berhak menghukum, tetapi (yang lebih pas) seharusnya adalah KPUD," tandasnya.

Dengan adanya temuan di lapangan ini, Abdy akan terus memantau penghitungan surat suara hingga 3 Maret mendatang. Ia juga tetap yakin bahwa Pilkada Jabar ini akan berlangsung sampai dua putaran.

"Sejauh ini data surat suara C-1 masih belum 100 persen, tapi kami cukup yakin bahwa pemilu ini akan ada dua putaran antara tim Aher dan Paten," pungkasnya.

Kamis, 31 Januari 2013

AHOK INGIN BANGUN HOTEL DI SEKITAR MUSEUM FATAHILLAH

9B08 BRIAN NUR FAHMI


Untuk menarik peningkatan jumlah wisatawan di Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama ingin membangun hotel di sekitar Museum Fatahillah. Pria yang akrab disapa Ahok ini juga tengah menyiapkan rehabilitasi atas bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya.

Demi mendukung langkah itu, Ahok akan memerintahkan jajarannya untuk segera merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang menjual makanan dan minuman yang berdekatan dengan Cafe Batavia. Sementara, khusus PKL non makanan tidak dipindahkan.

"Resto yang ada di sana hanya Cafe Batavia, kalau Batavia sukses, maka akan bangun hotel," kata Ahok saat menggelar rapat dengan Dinas UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Energi dan Perindustrian, Dinas Kebersihan, LSM dan perwakilan PKL Museum Fatahillah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/1).

Dalam desain yang disiapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan empat cluster atau zona di kawasan Kota Tua. Khusus cluster II, lokasi ini akan diberikan kepada PKL yang menjual non makanan dan minuman seperti pakaian atau aksesoris.

Tidak hanya itu, Ahok meminta selama penataan juga disediakan jalan khusus kendaraan roda empat untuk menurunkan atau menaikkan penumpang. Pembangunan jalan bisa dibuat dalam bentuk valet, dengan demikian Cafe Batavia mudah dijangkau pengunjung.

"Saya pikir di situ ada jalan mobil, mesti pakai valet atau apa untuk nurunin penumpang. Mesti ada sisi sebelah PKL, kalau ditutup bisa merugi Batavia dan selesai kita," pintanya.

Dalam pelaksanannya nanti, anggaran pembangunan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013. Pembiayaan akan memakai dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sumber: merdeka.com
http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-ingin-bangun-hotel-di-sekitar-museum-fatahillah.html