9G29 RINI DEWINI
Bandung - Tahun ini Pertamina akan mulai membangun sistem monitoring pengendalian bahan bakar minyak (SMP BBM) sebagai cara untuk mencegah penggunaan BBM subsidi digunakan oleh yang tidak berhak. Peralatan sistem terpadu yang kini sedang dalam proses tender itu akan dipasang di Jakarta pada pertengahan tahun ini, sementara di Jabar ditargetkan pada akhir 2013.
"SMP BBM adalah sistem terpadu yang akan mengenali chip yang akan dipasang di kendaraan. Dan kendaraan tersebut nanti ada kartu khususnya. Jadi misalnya truk atau mikrolet dijatah 30 liter perhari. Maka ketika diisi 10 liter, maka secara eletronik jatahnya berkurang. Sampai nanti habis, maka pengisian akan berhenti," ujar GM Fuel Retail Marketing Region III Pertamina Hasto Wibowo usai rapat dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kamis (28/2/2013).
Pada kendaraan yang boleh diisi BBM bersubsidi nantinya dipasang chip yang akan dibaca oleh alat pengisi. "Jadi kalau kendaraan yang tidak ada kartunya meminta mengisi dengan premium, tidak akan bisa. Karena tidak ada chipnya," jelasnya.
Saat ini Pertamina tengah dalam proses tender pengadaan peralatan teknologi informatika untuk sistem tersebut. Rencananya alat tersebut akan dipasang di Jakarta pada pertengahan tahun ini kemudian secara bertahap ke seluruh SPBU milik Pertamina.
"Di Jakarta kami targetkan pada pertengahan tahun ini. Kalau Jabar akhir 2013 diharapkan sudah bisa terpasang," tutur Hasto.
Saat ini sudah ada 8 titik SPBU di Jakarta dan Jabar yang sedang diujicoba pemasangan alat tersebut sebagai bagian dari proses tender. Namun Pertamina sebagai eksekutor nantinya tidak berwenang mengatur siapa saja yang berhak mendapat kartu dan jatahnya.
Dengan sistem ini Hasto menyebut, estimasi kuota konsumsi premium di Jabar akan berkurang 9 persen dari estimasi realisasi premium yang mencapai 5,2 juta KL, sementara untuk solar diprediksi turun 20 persen dari estimasi realisasi yang besarnya 2,26 juta KL.
Stiker tak Efektif
Sementara itu, sambil menunggu sistem TI untuk pengendalian BBM terpasang, Pertamina meminta Pemprov Jabar untuk bisa melakukan pemasangan stiker pada kendaran-kendaraan yang tidak lagi berhak mendapat jatah BBM bersubsidi. Meski diakui Hasto, penandaan dengan stiker juga dirasa kurang efektif karena pada kenyataannya banyak juga yang melepas stiker setelah pemasangan.
"Di Indonesia ini, yang murah pasti dikejar. Sudah diatur rapi ditandai dengan stiker, tapi lalu stiker dilepas. Itu hanya berjalan 3-5 bulan," katanya.
Padahal pada tahun 2012 lalu, saat kebijakan pemasangan stiker diberlakukan sempat ada kenaikan konsumsi pertamax sebesar 1 persen.
Disinggung soal penanda stiker yang banyak dilepas oleh kendaraan plat merah, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tanpa menyangkal mengatakan bahwa implementasi aturan tersebut memang dibutuhkan komitmen.
"Ya memang ini kan lebih dari sekedar implementasi sebuah aturan, tapi mekanisme teknis di lapangan. Kita akan usahakan bersama supaya bisa berlangsung dengan baik. Kita akan komitmen bahwa mobil dinas tidak gunakan BBM bersubsidi," tutur Heryawan.
(tya/ern)
Sumber: DetikNews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar