9f27 RISNAWATI
PDI Perjuangan menemukan sejumlah indikasi yang mengarah politik uang pada Pilgub Jabar 2013. Modusnya dengan pencairan bantuan desa Rp 100 juta / desa, namun dengan iming-iming memilih nomor 4 pada pencoblosan yang dilakukan 24 Februari lalu.
Kabiro Humas dan Protokoler Pemprov Jabar Rudy Gandakusuma membenarkan adanya pencairan dana ke desa yang ada di Jawa Barat. Tapi semua proses pencairan telah melalui mekanisme dan peraturan administratif secara formal.
"Pencairan tersebut tidak sederhana. Semua memenuhi syarat formal administrasi. Seperti kuitansi proposal, dan fakta integritas," kata Rudy kepada wartawan, Rabu (27/2).
Berbeda dengan PDIP yang menyebut pencairan dilakukan pada 13-22 Februari, Rudy mengaku bahwa pencairan berlangsung 15-18 Februari. Adapun sejumlah uang yang sudah digelontorkan ada Rp 4,5 miliar.
"Cirebon ada Rp 12 miliar, Ciamis Rp 8 miliar, Cianjur 15 miliar, dan Tasik Rp 10 miliar," katanya.
Dia membantah pencairan dicampur adukan dengan adanya muatan politis. "Persepsi terserah orang yang menilai, pencairan itu sebenarnya tidak ada alasan menunda-nunda seperti aturan yang berlaku," ungkapnya.
Seperti yang ditudingkan PDIP, menurutnya pencairan juga tidak ada yang dikirim ke rekening pribadi. "Semua sudah memenuhi peraturan yang berlaku, uang dikirim ke rekening pemerintah desa," jelasnya.
Dia menambahkan uang Rp 100 juta untuk kepentingan program fasilitas infrastruktur pedesaan dengan anggaran APBD 2013.
Kabiro Humas dan Protokoler Pemprov Jabar Rudy Gandakusuma membenarkan adanya pencairan dana ke desa yang ada di Jawa Barat. Tapi semua proses pencairan telah melalui mekanisme dan peraturan administratif secara formal.
"Pencairan tersebut tidak sederhana. Semua memenuhi syarat formal administrasi. Seperti kuitansi proposal, dan fakta integritas," kata Rudy kepada wartawan, Rabu (27/2).
Berbeda dengan PDIP yang menyebut pencairan dilakukan pada 13-22 Februari, Rudy mengaku bahwa pencairan berlangsung 15-18 Februari. Adapun sejumlah uang yang sudah digelontorkan ada Rp 4,5 miliar.
"Cirebon ada Rp 12 miliar, Ciamis Rp 8 miliar, Cianjur 15 miliar, dan Tasik Rp 10 miliar," katanya.
Dia membantah pencairan dicampur adukan dengan adanya muatan politis. "Persepsi terserah orang yang menilai, pencairan itu sebenarnya tidak ada alasan menunda-nunda seperti aturan yang berlaku," ungkapnya.
Seperti yang ditudingkan PDIP, menurutnya pencairan juga tidak ada yang dikirim ke rekening pribadi. "Semua sudah memenuhi peraturan yang berlaku, uang dikirim ke rekening pemerintah desa," jelasnya.
Dia menambahkan uang Rp 100 juta untuk kepentingan program fasilitas infrastruktur pedesaan dengan anggaran APBD 2013.
SUMBER: MERDEKA.COM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar