Harga BBM Bersubsidi Harus Dinaikkan

DITA LESTARI

9F10

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Global Market HSBC Indonesia Ali Setiawan menyarankan, harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar dinaikkan. Hal itu untuk mengantisipasi defisit neraca perdagangan yang terus membesar.
"Harga BBM naik itu kecil kemungkinan sepertinya. Sehingga defisit neraca perdagangan akan terus naik. Memang tidak ada solusi lain untuk menekan defisit neraca perdagangan kecuali menaikkan harga BBM," kata Ali di Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Menurut Ali, sebenarnya pemerintah harus berani menaikkan harga BBM sejak tahun lalu. Hal itu sudah dibuktikan dengan kenaikan defisit neraca perdagangan yang memang banyak dikontribusikan dari impor migas.
Di era pemerintahan Presiden SBY-Kalla, sebenarnya kenaikan harga BBM bersubsidi juga sudah pernah dilakukan. Dan menariknya, tidak ada protes, demo dan inflasi yang tinggi.
"Padahal meski hanya naik Rp 500-Rp 1.000 per liter saja, sudah banyak menolong anggaran kita dan defisit bisa dikurangi," tambahnya.
Seperti diberitakan, Neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2013 masih terjadi defisit sebesar 171 juta dollar AS. Impor Indonesia masih lebih tinggi dibanding ekspornya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, defisit tersebut dikontribusikan oleh defisit migas sebesar 1,425 miliar dollar AS, minyak mentah 554,7 juta dollar AS, dan hasil minyak 2,182 miliar dollar AS. "Namun, gas sudah mengalami surplus 1,31 miliar dollar AS dan non-migas juga surplus 1,254 miliar dollar AS," kata Suryamin di kantornya, Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Menurut Suryamin, neraca perdagangan ini, khususnya di negara ASEAN, masih mengalami surplus, kecuali perdagangan ke Thailand yang defisit 319,4 juta dollar AS. Untuk negara kawasan Uni Eropa, semuanya juga surplus, kecuali perdagangan ke Jerman yang masih defisit 239,1 juta dollar AS.
Sementara itu, perdagangan Indonesia dengan negara lainnya yang mengalami defisit adalah China (899,5 juta dollar AS), Jepang (20,6 juta dollar AS), dan Australia (166,5 juta dollar AS). "Pemerintah sedang mengusahakan untuk menggenjot perdagangan ke negara-negara potensial lainnya sehingga diharapkan bisa menyebabkan surplus di perdagangan kita," tambahnya.



Sumber : kompas.com