TOKOH PARTAI ISLAM DI BANGLADES DIHUKUM MATI

9B18 KHOERIYATUL AENI

TOKOH PARTAI ISLAM DI BANGLADES DIHUKUM MATI

DHAKA, KOMPAS.com — Pengadilan khusus di Banglades menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pemimpin partai Islam, Delwar Hossain Sayedee, atas kejahatan perang selama perang kemerdekaan.

Sayedee (73) dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran, penjarahan, dan pemaksaan pemeluk Hindu masuk agama Islam dalam perang kemerdakaan pada 1971.

Perang tersebut dilancarkan dalam upaya merdeka dari Pakistan.

Vonis terhadap wakil presiden Partai Jamaat-e-Islami atau Jamaat itu dibacakan oleh hakim pengadilan khusus Fazle Kabir di Dhaka pada Kamis (28/2/2013).

Tim pengacara terdakwa memboikot sidang pembacaan vonis dan mereka sejauh ini belum memberikan komentar. Sebelumnya mereka menolak dakwaan jaksa dan menegaskan dakwaan terhadap kliennya bermotif politik. 

-Demonstrasi

Jamaat-e-Islami menyerukan mogok nasional hari ini untuk mengantisipasi vonis dan sekaligus mengecam sidang. Seruan mogok juga dikeluarkan untuk menuntut pembebasan Delwar Hossain Sayedee.

Namun, para wartawan mengatakan seruan mogok tersebut tidak terlalu diiindahkan warga. Selama berminggu-minggu para penentang Sayedee menggelar demonstrasi di ibu kota untuk menuntut agar ia dihukum mati. Delwar Hossain Sayedee adalah orang paling senior yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan kejahatan perang ini.

Sebelumnya, salah seorang tokoh dari partai yang sama, Abdul Khaher Mullah, didakwa melakukan kejahatan perang dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Perdana Menteri Sheikh Hasina membentuk pengadilan khusus pada 2010 untuk menangani pelanggaran selama perang yang menewaskan sekitar tiga juta orang.

Beberapa kelompok hak asasi manusia mengkritik pengadilan ini karena dinilai gagal memenuhi standar internasional.

sumber : compas.com

Tokoh Partai Islam Bangladesh Dihukum Mati

 9F24 NUR FATIKAH

Delwar Hossain Sayedee menjabat sebagai wakil presiden partai Jamaat-e-Islami.

Pengadilan khusus di Bangladesh menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pemimpin partai Islam Delwar Hossain Sayedee atas kejahatan perang selama perang kemerdekaan.

Sayedee, 73, dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran, penjarahan dan pemaksaan pemeluk Hindu masuk agama Islam dalam perang kemerdakaan pada 1971.

Perang tersebut dilancarkan dalam upaya merdeka dari Pakistan.

Vonis terhadap wakil presiden partai Jamaat-e-Islami atau Jamaat itu dibacakan oleh hakim pengadilan khusus Fazle Kabir di Dhaka pada Kamis (28/02).

Tim pengacara terdakwa memboikot sidang pembacaan vonis dan mereka sejauh ini belum memberikan komentar.

Sebelumnya mereka menolak dakwaan jaksa dan menegaskan dakwaan terhadap kliennya bermotif politik.

SUMBER :detik.com

Tokoh Partai Islam Banglades Dihukum Mati

9I32 SYARIFUDIN

DHAKA, KOMPAS.com - Pengadilan khusus di Banglades menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pemimpin partai Islam Delwar Hossain Sayedee atas kejahatan perang selama perang kemerdekaan.

Sayedee (73) dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran, penjarahan dan pemaksaan pemeluk Hindu masuk agama Islam dalam perang kemerdakaan pada 1971.

Perang tersebut dilancarkan dalam upaya merdeka dari Pakistan.

Vonis terhadap wakil presiden partai Jamaat-e-Islami atau Jamaat itu dibacakan oleh hakim pengadilan khusus Fazle Kabir di Dhaka pada Kamis (28/2/2013).

Tim pengacara terdakwa memboikot sidang pembacaan vonis dan mereka sejauh ini belum memberikan komentar.

Sebelumnya mereka menolak dakwaan jaksa dan menegaskan dakwaan terhadap kliennya bermotif politik. 

Demonstrasi

Jamaat-e-Islami menyerukan mogok nasional hari ini untuk mengantisipasi vonis dan sekaligus mengecam sidang. Seruan mogok juga dikeluarkan untuk menuntut pembebasan Delwar Hossain Sayedee.

Namun para wartawan mengatakan seruan mogok tersebut tidak terlalu diiindahkan warga. Selama berminggu-minggu para penentang Sayedee menggelar demonstrasi di ibu kota untuk menuntut agar ia dihukum mati.

Delwar Hossain Sayedee adalah orang paling senior yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan kejahatan perang ini.

Sebelumnya salah seorang tokoh dari partai yang sama, Abdul Khaher Mullah didakwa melakukan kejahatan perang dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Perdana Menteri Sheikh Hasina membentuk pengadilan khusus pada 2010 untuk menangani pelanggaran selama perang yang menewaskan sekitar tiga juta orang.

Beberapa kelompok hak asasi manusia mengkritik pengadilan ini karena dinilai gagal memenuhi standar internasional.

Sumber: KOMPAS.COM

Misi Demokrat Ganjal Prabowo & Ical, Golkar: PD Sedang Panik

 9E23 NIA DUNIATY

Jakarta - Partai Golkar merasa heran dengan misi menjegal pencapresan Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie yang diutarakan golongan muda Partai Demokrat (PD). Golkar menilai Demokrat sedang panik.

"Kami partai Golkar merasa heran dengan pernyataan itu. Karena tidak ada hak di negara pun mencegah orang menjegal jadi presiden. Mari menjaga demokrasi yang baik dan benar," kata Wasekjen Golkar, Leo Nababan, saat dihubungi, Rabu (27/2/2013).

Leo menilai pernyata golongan PD itu dilatarbelakangi kepanikan terkait kondisi internal PD saat ini. Dia pun menyayangkan pernyataan golongan muda PD itu.

"Boleh saja khawatir, tapi jangan mencegah calon lain. Jangan panik, jangan ngeluarin jurus cina mabok. Mari jalankan demokrasi dengan sehat," ujarnya.

Leo menegaskan pencapresan Ical sudah final. Golkar akan mengusung Ical apapun yang terjadi.

"Yang pasti pencalonan ARB sudah final, baik dari internal dan eksternal," tutupnya.

SUMBER; detikNews

Mega Ajak Jokowi Kampanye di Pilgub Sumut

9C17 INNA FARHANIYAH 

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sedang jadi bintang kampanye PDIP. Setelah sukses mendongkrak suara Rieke-Teten di Pilgub Jabar, Jokowi akan dibawa ke Pilgub Sumut.

Pilgub Sumut digelar 7 Maret 2013 mendatang. PDIP mengusung pasangan cagub Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi. PDIP secara resmi telah meminta Jokowi ikut menjadi jurkam.

"Permintaan sudah ada resmi ke Jokowi sebagai kader partai bukan sebagai gubernur. Minggu lalu pun sudah ada tapi Jokowi sakit flu," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Rabu (27/2/2013).

Jokowi akan mendampingi Ketua Umum PDIP kampanye di dua titik di Sumut, kehadiran Jokowi diharapkan bisa mendongkrak suara Efendi. Jokowi gubernur dari PDIP yang paling fenomenal setelah sukses menggulung Fauzi Bowo di putaran dua Pilgub DKI.

"Minggu ini Ibu Megawati kampanye di 2 titik di Sumut bersama Rano Karno dan Rieke Pitaloka, Jokowi juga ikut ditugaskan," kata Tjahjo.

Lalu bagaimana perizinan Jokowi ke Mendagri? "Belum tahu, kan beliau ada proses izin juga, tapi kalau hari Minggu kan hari libur, bisa saja kalau sehat," pungkasnya.

Ada 5 pasang cagub di Pilgub Sumut. Yakni nomor urut 1 Gus Irawan Pasaribu-Soekirman, (2) Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi, (3) Chairuman Harahap-Fadly Nurzal, (4) Amri Tambunan-RE Nainggolan dan (5) Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi.

sumbere : detikNews 

Anas Bakal Bongkar Kebusukan Demokrat, Tapi...

9F28 ROSIDAH B

Mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek olahraga Hambalang. Anas menyebut, penetapannya sebagai tersangka adalah buah dari tekanan politik. Dia menyebutnya sebagai rekayasa.

“Ini bukan tutup buku. Ini pembukaan buku halaman pertama. Saya yakin halaman-halaman berikutnya akan makin bermakna bagi kepentingan kita bersama,” kata Anas kepada wartawan saat mengundurkan diri.

Menurut pengamat politik AS Hikam, pernyataan Anas tersebut merupakan upaya untuk menggiring opini publik. “Anas tentu akan mengelaborasi semuanya, bisa saja dia akan membongkar hal-hal yang lain, seperti membuka kasus Hambalang,  politik pembusukan,” kata Hikam saat berbincang dengan okezone, Minggu ( 24/2/2013).

Kendati demikian, kata Hikam, Anas saat ini tentunya masih berpikir untuk membongkar semua kebusukan Demokrat. “Anas saat ini hanya mengandalkan opini publik, kekuatan media, dan jejaring dia di HMI. Tentu semuanya tergantung semua itu. Bila Anas menguasai itu, maka dia baru akan membuka semuanya,” kata mantan Menristek itu.

Hikam mengatakan, usai turun dari jabatan Ketua umum, Anas kehilangan kekuatannya, mulai dari DPC-DPC maupun loyalis-loyalisnya. “Bahkan, seorang Gede Pasek saja yang merupakan loyalis Anas, kemarin ngomongnya hanya simple. Anas praktis, hanya mengandalkan kekuatan opini publik, dan jejaring di HMI, serta kekuatan media, kalau dia berhasil mendapatkan kekuatan itu, maka dia akan melawan,” katanya.


SUMBER : okezone.com

Anas Mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

9F28 ROSIDAH B

Anas Urbaningrum akhirnya menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Standar etik pribadi saya mengatakan, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Anas saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, Sabtu (23/2/2013) siang.

Ia mengatakan, kebetulan standar etik yang dipegangnya sesuai dengan isi pakta integritas yang diminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditandatangani seluruh kader pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Namun, tanpa pakta itu pun, Anas mengaku sudah memegang prinsip tersebut.

"Saya mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," ujar Anas kembali.

Hal tersebut, kata Anas, bukan berarti ia mengaku salah. Ia menghormati kebijakan yang dibuat partainya. Anas tetap meyakini tidak terlibat dalam skandal Hambalang yang disebutnya sebagai tuduhan tak mendasar.

Seperti diberitakan, KPK menyangka Anas melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor antara lain menyebutkan, "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar".

Huruf a dan b dalam Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor memuat ketentuan pidananya, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Nama Anas pertama kali disebut terlibat dalam kasus ini oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dalam penyelidikan KPK terkait kasus Hambalang, Anas diduga diberi mobil mewah Toyota Harrier oleh Nazaruddin tahun 2009 . KPK telah memperoleh bukti berupa cek pembelian mobil mewah tersebut sejak pertengahan tahun lalu. Cek pembelian ini sempat tidak diketahui keberadaannya.

Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam Kongres II di Bandung, Jawa Barat, pada 20-23 Mei 2010. Ketika itu, ada tiga kandidat ketua umum, yakni Anas, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie.

Dalam pemungutan suara putaran pertama, Anas unggul dengan 236 suara. Adapun Marzuki mendapat 209 suara dan Andi sebanyak 82 suara. Lantaran tidak ada kandidat yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, pemungutan suara putara kedua dilakukan.

Pada putaran kedua, mantan Ketua Umum PB HMI itu unggul dengan perolehan 280 suara. Adapun Marzuki memperoleh 248 suara dan dua suara dinyatakan tidak sah.

Dorongan agar Anas mundur sudah lama disuarakan berbagai pihak setelah terseret dalam kasus dugaan korupsi. Politisi Demokrat Ruhut Sitompul konsisten dan gamblang mendesak Anas mundur. Ketidakjelasan status Anas ketika itu dinilai menyandera partai. Akibatnya, partai terancam "karam" di Pemilu 2014 setelah elektabilitas partai terus merosot.

SUMBER :kompas.com

Gerindra Dorong Anas Bongkar Seluruh Korupsi

Gerindra Dorong Anas Bongkar Seluruh Korupsi

9i 36 Wandika

Anas Urbaningrum telah resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi Hambalang. Meski sudah jadi tersangka, namun dukungan kepada Ketua Umum Partai Demokrat itu terus mengalir.

Salah satu dukungan berasal dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon. Dia menyatakan prihatin atas kasus yang menimpa Anas. Fadli Zon pun menyarankan kepada kawannya itu untuk membongkar kasus korupsi yang diketahuinya.

"Jangan tanggung jangan kepalang. Ini harus jadi pembelajaran bagi kita semua," kata Fadli Zon dalam pesan singkat yang diterima Liputan6.com, Sabtu (23/2/2013).

Menurutnya, hukum harus ditegakkan dan jangan menjadi subordinasi politik. "Campur tangan politik terhadap hukum akan melahirkan ketidakadilan," ujarnya.

Fadli Zon pun berharap ditetapkannya dua ketua umum partai politik sebagai tersangka tidak menjadikan rakyat menjadi apatis dengan partai politik. "Semoga seluruh parpol mampu bermain politik secara bersih, beretika, dan bertanggung jawab, sebagai upaya bersama membangun kembali kepercayaan rakyat kepada partai politik," jelasnya.

Selain itu, Fadli Zon menegaskan, partainya juga akan mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi Hambalang. Fadli berharap kasus ini tidak diintervensi kekuasaan. "Skandal korupsi Hambalang harus tuntas ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu," ujarnya. (Ary) 

sumber: liputan6

sumbe

Nasib Anas Menggantung, Rugikan Demokrat di 2014

9F28 ROSIDAH B 

DENPASAR - Opini miring seputar nasib Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum jika terus berlangsung hingga 2014 akan merugikan partai berlambang bintang mercy tersebut.


Karena itu, jajaran pengurus DPD mulai gerah, dan meminta agar kasus korupsi yang diduga menyeret elit partai secepatnya dituntaskan.

”Pada kampanye Partai Demokrat  tahun 2009 temanya antikorupsi tentu kasus seperti Nazarudin menjadi stigma kurang baik dan faktanya ada penurunan kepercayaan publik ini yang  kami harus bersihkan,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta, Jumat (15/6/2012).

Aparat hukum harus secepatanya menangani kasus korupsi yang disangkakan untuk membuktikan secara hukum keterlibatan kader partai yang dibidani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Ditanya soal wacana pelengseran Anas yang diduga terlibat korupsi Wisma Atlet, Mudarta mengatakan bahwa dalam AD/ART tidak diatur soal penonaktifan

Dari sisi aturan organisasi tidak ada  pelanggaran AD/ ART yang dilakukan Anas. Jadi, belum ada alasan untuk meminta kader yang diduga terlibat korupsi untuk mundur.

Dia juga membantah ada perpecahan di kalangan pengurus DPD menyikapi posisi Anas yang banyak diterpa isu tak sedap seputar korupsi.

”Pascakongres tidak ada kubu kubuan kami semua tetap dalam satu rumah, kami tetap  kompak satu arah untuk melaksanakan kebijakan dan garis politik  partai yang cerdas bersih dan santun,” kata pengusaha sukses ini.

Namun, mereka berharap kasus korupsi yang saat ini membelit partai demokrat bisa secepatnya tuntas.

”Jangan sampai menggantung, kalau kasusnya terus digoreng sampai tahun 2014 tentu sangat merugikan kepentingan partai,” tegasnya lagi.

SUMBER : okezone.com

Pramono Edhie Kandidat Ketua Umum PD, Ini Kata Kubu Anas

9E05 ATIKA FAUZIAH

Jakarta - - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Hayono Isman mengungkap adanya peluang ipar SBY, Jenderal Pramono Edhie, menjadi Ketua Umum PD. Kubu loyalis Ketua Umum PD Anas Urbaningrum pun angkat bicara. Apa kata mereka?

"Mekanisme pergantian ketua umum itu melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Soal siapa calonnya kalau memang KLB memutuskan ya dia yang dipilih," kata Ketua DPP PD, Umar Arsal, kepada detikcom, Rabu (13/2/2013).

Isu santer menyebutkan Pramono Edhie yang saat ini menjabat KSAD akan bergabung dengan PD setelah pensiun pada Mei 2013. Pramono Edhie bahkan dikabarkan akan pensiun lebih dini pada April 2013 mendatang untuk terlibat dalam misi Majelis Tinggi PD menyelamatkan partai biru tersebut.

Kabarnya, Pramono Edhie akan mengikuti mekanisme KLB dalan rangka pemilihan Ketua Umum PD pengganti Anas Urbaningrum. Pramono disebut-sebut juga akan dicapreskan PD di Pilpres 2014 mendatang.

Namun di kalangan loyalis Anas seperti Umar Arsal ini, wacana tersebut masih cukup jauh. Karena bagi mereka tak mungkin menggulirkan KLB jika tidak ada fakta hukum bahwa Anas terlibat kasus korupsi.

"Kalau memang mau KLB tidak ada alasan asat ini, Anas masih ketua umum dan belum tersangka, kalau memang ada proses hukum itu urusan lain," tandasnya.

Secara mengejutkan anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman menyebut nama Pramono Edhie sebagai calon Ketua umum PD pengganti Anas. "Saya belum bisa tahu (siapa Ketum PD nantinya -red). Tapi siapapun dia, termasuk Pramono Edhie, bisa dipilih secara demokratis," kata Hayono yang ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

SUMBER;DETIK.COM

Golkar: SBY Harus Diberi 'Kartu Kuning'

9E 05 ATIKA FAUZIAH

 

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOBambang Soesatyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyinggung soal pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas status Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Menurutnya, sikap SBY ini adalah sebuah bentuk intervensi halus yang harus diberikan "kartu kuning".
"Statement kepala negara yang pertanyakan status ketua umumnya yang digantungkan oleh KPK dan meminta diperjelas statusnya. Pendapat publik melihat apa betul ini bentuk intervensi halus. Saya setuju kepala negara perlu diberikan kartu kuning," ujar Bambang, Rabu (6/2/2013), dalam rapat kerja dengan pimpinan KPK di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.
"Kartu kuning", lanjut Bambang, perlu diberikan kepada Presiden SBY lantaran berusaha mengintervensi KPK. "Presiden mendesak soal Anas tapi tidak mendesak kasus wakilnya (Boediono) yang sudah lama dikatung-katung dalam kasus Century," tutur Bambang.
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini menuturkan sikap KPK selanjutnya atas permintaan Presiden itu bisa menjadi buah simalakama.
"Ini buah simalakama kalau KPK lebih cepat tangani masalah Anas di Hambalang, tapi Century tidak dipercepat. Aneh," tutur Bambang.
Sebelumnya, KPK menemukan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan terhadap dua pejabat BI ketika bail out Century dikucurkan.
Kedua orang itu, yaitu BM (ketika itu Deputi bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa BI) dan SCF (ketika itu Deputi IV bidang Pengawasan). Keduanya dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Para anggota Timwas Century di DPR berpendapat, sebagai Gubernur BI, Boediono harus ikut bertanggung jawab. Pendapat itu juga masuk dalam keputusan Pansus Bank Century.

Editor :

Tri Wahono

KOMPAS.COM

KPK Tangkap Presiden PKS

9E05 ATIKA FAUZIAH

Terseret Kasus Suap Impor Daging Sapi

 

FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos
DITANGKAP . Presiden partai PKS, Luthfi Hasan Ishaaq saat ditangkap oleh petugas KPK di kantor DPP PKS, Jakarta, kemarin (30/1)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menangkap Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishak di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, Rabu (30/1) malam sekitar pukul 23.30 WIB.

Luthfi dijemput oleh beberapa penyidik KPK. Luthfi dijemput dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi B 1031 UFS. Lutfi dibawa dari lantai 5 Kantor DPP PKS, lalu keluar lewat pintu belakang. Ada tiga penyidik KPK yang mengapit Luthfi di dalam mobil. Salah satu penjemput Luthfi adalah penyidik KPK, Novel Baswedan.

Dengan menggunakan kemeja warna putih, Luthfi duduk di kursi tengah. Saat naik ke mobil, Luthfi mencoba mengumbar senyum kepada wartawan yang terus memantau proses penangkapan.

Ia diapit oleh dua petugas dari pintu kanan dan pintu kiri mobil. Di depan juga terdapat petugas KPK bersama seorang sopir. Laju mobil Kijang Innova sempat melambat karena wartawan yang terus mengambil gambar.

Suasana panas sempat terjadi ketika mobil Innova warna hitam yang membawa pentolan PKS itu meninggalkan gedung DPP PKS di TB Sumatupang. Pasalnya, salah seorang kader PKS berusaha menghalangi media yang ingin mengabadikan gambar anggota DPR RI itu. “Woi, kasih jalan,” teriak seorang kader PKS yang saat itu mengenakan kemeja warna putih, Rabu (30/1) malam.

Sementara sebelum dijemput KPK, Luthfi terlebih dulu menggelar jumpa pers. Namun Luthfi justru meminta seluruh kadernya untuk menahan diri. “Seluruh jajaran kader hendaknya semua menahan diri dan berdoa, serta tetap menyerahkan kepada Allah,” kata Luthfi.

Ia juga berpesan agar kader PKS terus membantu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Karena itu bisa merugikan negara dan menyengsarakan rakyat,” tegasnya.

Sebagai Presiden PKS, Luthfi mengaku tetap menghormati dan mengapresiasi para penegak hukum. Karenanya Luthfi akan bersikap kooperatif. “PKS sebagai partai politik, dan saya sebagai presiden partai PKS, serta seluruh jajaran pengurus dan seluruh kader, kita menghormati dan mengapresiasi penegak hukum, utamanya KPK,” jelasnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Luthfi sebagai tersangka penerimaan suap terkait penetapan kuota daging sapi impor tahun 2013. Penetapan tersangka terhadap pucuk pimpinan partai tersebut dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap dua pengusaha dan seorang perantara suap sejak Selasa (29/1).

“Dari hasil gelar perkara disimpulkan telah ada dua alat bukti yang cukup untuk dikaitkan dengan LHI (Luthfi Hasan Ishaaq, red),” kata Juru Bicara KPK di kantornya kemarin (30/1).

Sejak Senin, penyidik menguntit Ahmad Fathanah, seseorang yang diduga sebagai orang dekat Luthfi. Fathanah lantas menuju kantor PT Indoguna Utama, perusahaan importer daging yang berkantor di Jalan Taruna Nomor 8, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Di situ, Fathanah ditemui dua Direktur PT Indoguna, Juard Effendy dan Arya Abdi Effendy.

Di kantor tersebut terjadi penyerahan uang Rp1 miliar pada Selasa siang. Setelah menerima uang pecahan seratus ribuan tersebut, Fathanah meluncur ke Hotel Le Meridien. Di hotel berbintang lima di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat tersebut, pada pukul 20.20, Fathanah disergap penyidik KPK. “Setelah kita memastikan uang diterima, kita lakukan penangkapan,” ujar Johan.

Di hotel itu, Fathanah sedang bersama Maharani, seorang mahasiswi Universitas Prof Dr Moestopo. Bersama Fathanah, Maharani turut digelandang ke Gedung KPK. Barang bukti berupa Rp1 miliar turut disita penyidik. Perinciannya, uang Rp980 juta dikemas dalam dua kantung kresek. Uang Rp10 juta sudah berada di dompet Fathanah. Sedangkan Rp10 juta sisanya berada di dompet Maharani. KPK juga menyita dua buah buku tabungan.

Tim lain lantas bergerak untuk menangkap Juard Effendy dan Arya Abdi Effendy di rumah Arya di kawasan Cakung, Jakarta Timur tersebut. Keduanya juga dibawa ke Gedung KPK pada Selasa malam.

KPK lantas melakukan interogasi maraton terhadap Juard, Arya, Fathanah, dan Maharani. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Juard dan Arya ditetapkan sebagai tersangka penyuap. Ia disangka melanggar pasal 5 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK juga menetapkan Fathanah sebagai tersangka penerima suap. Berdasarkan pengembangan keterangan dan bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik, KPK lantas menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq menjadi tersangka.

Selain sebagai Presiden PKS, Luthfi saat ini masih tercatat sebagai anggota DPR di Komisi I DPR. Importasi daging sapi sebenarnya adalah ranah Komisi IV yang membidangi pertanian dan peternakan. Namun KPK merasa memiliki cukup bukti keterlibatan Luthfi dalam penerimaan suap terkait izin importasi yang dilakukan Kementerian Pertanian tersebut. “Yang pasti ada keterkaitan dan hubungan LHI dalam proses ini,” katanya.

Menurut sumber, uang Rp1 miliar tersebut baru merupakan komitmen awal fee pengurusan importasi daging. Total komitmen fee yang akan diberikan PT Indoguna adalah Rp40 miliar. KPK akan segera mengusut keterlibatan pihak di Kementerian Pertanian.

DPP PKS langsung menggelar rapat internal di kantornya pasca operasi tangkap tangan digelar KPK. Rapat itu digelar sejak pukul 12.00 WIB. Luthfi memimpin langsung rapat yang berlangsung hingga pukul 21.30 WIB itu.

Saat keluar dari ruang rapat, Luthfi yang mengenakan baju putih tidak berkomentar banyak. Dirinya mengaku ingin mempelajari terlebih dahulu apa yang disangkakan oleh KPK. “Saya belum bisa ngomong, saya pelajari dulu apa yang terjadi,” ujar Luthfi. Luthfi lantas berlalu memasuki lift untuk naik ke ruangannya.

DPP PKS nampaknya tidak ingin berspekulasi bahwa inisial LHI yang disebutkan KPK sebagai tersangka menyasar kepada Presiden mereka. Anggota Komisi III DPR dari FPKS Indra menyatakan, inisial itu belum tentu menyasar kepada Luthfi. “Yang disampaikan KPK inisial. Bisa iya bisa tidak. Kita di PKS tak mau berspekulasi,” ujarnya.

Indra menyatakan, dirinya percaya KPK akan bertindak profesional melakukan penyelidikan. Benar atau tidaknya saat ini terlalu dini untuk disikapi. “Tidak ada rasanya untuk berandai-andai,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR dari FPKS lainnya Bukhori Yusuf menyatakan, rapat internal DPP PKS sama sekali tidak membahas hasil pemeriksaan KPK. Menurut dia, rapat ini adalah rapat rutin yang digelar setiap bulan. “Kita sih tidak merasa dengan tudingan KPK,” ujarnya.

PT Indoguna selama ini dikenal sebagai importer yang mendapatkan jatah impor besar dari Kementerian Pertanian. Sejak Selasa malam (29/1), KPK menggeledah kantor PT Indoguna. KPK juga menyegel kantor tersebut. PT Indoguna adalah importer daging yang pada 2011 lalu mendapatkan tambahan kuota impor dari Menteri Peranian Suswono.

Dari kantor PT Indoguna, KPK menyita dua buah CPU, serta berkas-berkas yang dikemas dalam satu kardus dan sekantung plastik warna merah. Pengacara PT Indoguna Panji Prasetyo turut menyaksikan penyitaan tersebut. Ia meminta KPK mempercepat proses pengusutan di kantornya.

“Kami mendukung KPK. Cuma kami minta KPK juga memperhatikan operasional kami karena yang disegel adalah ruang accounting yang berisi 40 orang. Jadi sekarang kelangsungan usaha klien kami terganggu,” ujar Panji. (sof/bay)

Radar Cirebon