Presiden SBY Bertolak ke Jerman

Presiden SBY Bertolak ke Jerman

9B 06 ASEP SAEFULLOH
 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertolak menuju Jerman dan Hungaria, Minggu (3/3/2013), untuk melakukan kunjungan kerja. Kepala Negara didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 08.00 WIB. Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden, antara lain Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebelumnya, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan salah satu upaya meningkatkan hubungan kedua negara.

"Selama kunjungan ke Jerman, Presiden akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman dan Kanselir Republik Federal Jerman Angela Merkel. Kedua pertemuan bilateral tersebut akan membahas tindak lanjut kemitraan komprehensif yang diluncurkan oleh Presiden dan Kanselir Jerman di Jakarta, pada 10 Juli 2012," katanya.

Ia menambahkan, akan dibahas pula prioritas kerja sama di bidang ekonomi (perdagangan, investasi, dan pembangunan), kesehatan, pendidikan, riset dan teknologi, serta industri pertahanan.Selain itu, juga kerja sama terkait ketahanan pangan, ketahanan energi, dan transportasi. Dalam kesempatan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman akan diumumkan tokoh-tokoh dari kedua negara yang akan menjadi anggota Indonesia-German Advisory Group (IGAG).

"Presiden juga akan menerima kunjungan kehormatan mantan Presiden Jerman Dr Horst Köhler, Menlu Jerman Y M Dr Guido Westerwelle, dan Wali Kota Berlin Y M Herr Klaus Wowereit," jelas Faizasyah.

Selama berada di Jerman, Presiden dijadwalkan akan membuka Pameran Pariwisata Internasional ITB (International Tourism Bourse) bersama Kanselir Jerman. Indonesia akan menjadi negara mitra dalam pameran tersebut. Selain itu, Presiden akan menghadiri forum bisnis dan bertatap muka dengan beberapa CEO perusahaan terkemuka Jerman. Presiden juga akan bertemu dengan komunitas diaspora Indonesia, kata Faizasyah.

Ke Hungaria

Sementara itu, kunjungan kerja di Hungaria akan berlangsung mulai 5-8 Maret 2013.  Dalam kunjungan ini, Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Hungaria. Kesempatan pertemuan bilateral tersebut akan dimanfaatkan untuk membahas upaya-upaya peningkatan hubungan bilateral di berbagai bidang, terutama ekonomi.

Presiden juga dijadwalkan untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerja sama pelatihan diplomatik antarkementerian luar negeri kedua negara. Presiden juga akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán.

"Di Budapest, Presiden juga akan bertemu dengan sejumlah CEO perusahaan terkemuka Hungaria yang memiliki rencana berinvestasi di Indonesia. Pertemuan ini diharapkan dapat semakin memperkuat minat mereka untuk berinvestasi," kata Faizasyah.

Ia memaparkan, kunjungan kerja Kepala Negara ke Jerman dan Hungaria merupakan salah satu upaya untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut.

"Kunjungan Presiden ke Jerman tujuh bulan setelah kunjungan Kanselir Merkel ke Indonesia mencerminkan arti penting kemitraan bilateral di antara kedua negara. Diharapkan, intensitas saling kunjung pada tingkatan tertinggi ini akan memastikan implementasi secara menyeluruh kesepakatan kemitraan kedua negara di berbagai bidang," paparnya.

Adapun kunjungan Presiden ke Hungaria, kata Faizasyah, diharapkan dapat merevitalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan salah satu negara kunci di Eropa Tengah dan Timur. Apalagi, kunjungan Presiden Indonesia ke Hungaria terakhir oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2002.

"Selain itu, Indonesia menilai penting posisi strategis Hungaria sebagai pintu masuk kepentingan ekonomi Indonesia di negara-negara kawasan Eropa Timur dan Tengah," kata Faizasyah.

Presiden dan Ibu Negara beserta rombongan dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 9 Maret 2013.      

SUMBER:KOMPAS.COM

Pilkada Jabar Pesan SBY ke Cagub Jabar: Menang Jangan Berpesta, Kalau Kalah Diterima

 9D19 LILIS

Jakarta residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengimbau warga Jawa Barat untuk menggunakPan hak pilihnya di Pilkada. Kepada para calon gubernur dan wakil gubernur, SBY punya imbauan khusus.

"Yang menang tidak perlu berpesta pora, namun boleh bersyukur, tapi harus siap menjalankan amanat yang dijalankan oleh rakyat. Yang kalah diterima, seperti pepatah bijak, kekalahan adalah kemenangan yang tertunda," kata SBY.

Hal ini disampaikan SBY usai menggunakan hak pilihnya di TPS 05, Sekolah Alam, Cikeas, Jabar, Minggu (24/2/2013). SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan istrinya Aliya Rajasa.

Masyarakat Jabar diminta SBY mendukung siapapun yang terpilih. Para kandidat yang kalah, diminta SBY tidak menggunakan aksi kekerasan.

"Yang penting bagi masyarakat Jabar, mendukung penuh karena ini pemilihan rakyat karena tidak mungkin pemimpin menjalankan tugas kalau rakyat tidak mendukung. Saya ingatkan sekali lagi kalau ada perselisihan dan ketidakpuasan lakukan dengan proses hukum dan UU jangan sampai aksi kekerasan, selesaikan dengan damai dan tertib," imbau SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Dalam Pilkada kali ini, jago yang diusung PD adalah Dede Yusuf-Lex Laksamana. SBY mengingatkan siapapun cagub yang terpilih nanti harus menjalankan amanah rakyat dengan benar.

"Siapapun nanti terpilih itu mandat yang diberikan harus dipertanggungjawabkan dan dibarengi dengan kerja keras dan upaya dan gigih untuk meningkatkan kesejahteraan di Jabar," tandasnya.





Sumber: detikNews

Nyoblos di Cikeas, SBY Imbau Warga Jabar Jangan Golput

9E 05 ATIKA FAUZIAH

Jakarta - Keluarga besar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan hak suaranya di Pilkada Jabar. Usai nyoblos, Ketua Dewan Pembina PD ini berpesan agar warga Jabar tidak golput.

SBY menggunakan hak pilihnya di TPS 05, Sekolah Alam, Cikeas, Jabar, Minggu (24/2/2013), sekitar pukul 10.00 WIB. SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan istrinya Aliya Rajasa.

SBY yang mengenakan safari cokelat mencoblos terlebih dahulu diikuti Ibu Ani yang mengenakan batik cokelat, diikuti Ibas yang mengenakan kemeja biru dan disusul Aliya yang mengenakan blus biru.

Setelah mencoblos, SBY menyampaikan sejumlah pesan penting agar warga Jabar tidak golput. SBY mengingatkan pentingnya menggunakan hak pilih di Pilkada.

"Kita ingatkan Saudara-saudara menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin Jawa Barat. Di kesempatan lain seperti pemilihan pemimpin Bogor dan lainnya dan insya Allah Saudara-saudara kita semua akan memilih siapa presiden dan wakil presiden di tahun 2014 mendatang, warga negara harus punya kesadaran menggunakan hak pilihnya," ingat SBY.

SBY menekankan perlunya rakyat memilih pemimpinnya agar para pemimpin yang terpilih benar-benar menjalankan amanah rakyat yang dituangkan dalam pesta demokrasi.

"Jangan sampai kalau golput, nanti tinggal menyalahkan pemimpin saja kalau ada yang tidak diinginkan," katanya.

SBY pun mencontohkan keluarganya yang selalu menggunakan hak pilih dalam setiap pesta demokrasi.

"Sebagai kepala pemerintahan mengajak dengan benar dan penuh kesadaran untuk menggunakan hak pilih. Saya dan keluarga selalu ikut dalam proses seperti ini pemilihan apapun gubernur dan wakil gubernur, DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden nanti saya sebagai warga negara ingin berpartisipasi," ungkapnya.

Dalam Pilkada Jabar ini, jago Partai Demokrat adalah Dede Yusuf-Lex Laksamana.


SUMBER;DETIK.COM

Pilkada Jabar Nyoblos di Cikeas, SBY Imbau Warga Jabar Jangan Golput

9B17 ITA RISWATI

Jakarta - Keluarga besar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan hak suaranya di Pilkada Jabar. Usai nyoblos, Ketua Dewan Pembina PD ini berpesan agar warga Jabar tidak golput.

SBY menggunakan hak pilihnya di TPS 05, Sekolah Alam, Cikeas, Jabar, Minggu (24/2/2013), sekitar pukul 10.00 WIB. SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan istrinya Aliya Rajasa.

SBY yang mengenakan safari cokelat mencoblos terlebih dahulu diikuti Ibu Ani yang mengenakan batik cokelat, diikuti Ibas yang mengenakan kemeja biru dan disusul Aliya yang mengenakan blus biru.

Setelah mencoblos, SBY menyampaikan sejumlah pesan penting agar warga Jabar tidak golput. SBY mengingatkan pentingnya menggunakan hak pilih di Pilkada.

"Kita ingatkan Saudara-saudara menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin Jawa Barat. Di kesempatan lain seperti pemilihan pemimpin Bogor dan lainnya dan insya Allah Saudara-saudara kita semua akan memilih siapa presiden dan wakil presiden di tahun 2014 mendatang, warga negara harus punya kesadaran menggunakan hak pilihnya," ingat SBY.

SBY menekankan perlunya rakyat memilih pemimpinnya agar para pemimpin yang terpilih benar-benar menjalankan amanah rakyat yang dituangkan dalam pesta demokrasi.

"Jangan sampai kalau golput, nanti tinggal menyalahkan pemimpin saja kalau ada yang tidak diinginkan," katanya.

SBY pun mencontohkan keluarganya yang selalu menggunakan hak pilih dalam setiap pesta demokrasi.

"Sebagai kepala pemerintahan mengajak dengan benar dan penuh kesadaran untuk menggunakan hak pilih. Saya dan keluarga selalu ikut dalam proses seperti ini pemilihan apapun gubernur dan wakil gubernur, DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden nanti saya sebagai warga negara ingin berpartisipasi," ungkapnya.

Dalam Pilkada Jabar ini, jago Partai Demokrat adalah Dede Yusuf-Lex Laksamana.

Sumber: detikNews

Ulil: Saat Ini Hanya Ada Kubu SBY

9D19 LILIS

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

TERKAIT:

     Max: Anas Tak Lagi Punya Otoritas Urusan Internal
    Anas: SBY yang Nyatakan Saya Tetap Ketua Umum
    Anas: Pakta Integritas Jadi Gerakan Nasional Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, tidak ada dua kubu di Partai Demokrat seperti yang dibicarakan banyak pihak. Demokrat hanya memiliki kubu Susilo Bambang Yudhoyono setelah seluruh pengurus menandatangani pakta integritas.

"Mereka meneken pakta integritas. Artinya, menurut saya, saat ini Demokrat hanya ada satu kubu, kubu SBY," ujarnya seusai diskusi "Pemulihan Partai Demokrat" di Jakarta, Jumat (15/2/2013).

Ulil mengatakan, sebanyak 33 DPD, DPC, maupun anggota fraksi sudah menandatangani pakta integritas. Hal itu menunjukkan, semua pihak sudah tunduk pada otoritas Majelis Tinggi. Ketua Umum Anas Urbaningrum pun menandatangani pakta integritas Demokrat, Kamis (14/2/2013).

"Menurut saya, rumor yang menyangkut Mas Anas tidak mau menandatangani itu selesai. Saya kira Mas Anas sekarang mengikuti proses yang sekarang sudah diletakkan. Mungkin ada keengganan sedikit, itu biasa," ujarnya. Ulil mengatakan, pada dasarnya Anas tunduk pada keputusan partai.

Untuk itu, kata Ulil, saat ini merupakan momen yang tepat untuk mencari sosok baru yang mendampingi Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Artinya semua pihak sudah loyal pada SBY. Menurut saya momen itu harus dipakai SBY untuk memunculkan figur baru karena sudah tidak ada kemungkinan untuk dilawan," kata Ulil.

Anggapan mengenai adanya dua kubu dalam Partai Demokrat semakin terlihat setelah SBY mengambil alih kendali partai dan mengambil wewenang upaya penyelamatan partai. Dalam delapan solusi penyelamatan partai oleh SBY, ia meminta Anas untuk fokus pada dugaan masalah hukum di KPK. Langkah penyelamatan itu pun menanggapi hasil survei SMRC yang menyatakan elektabilitas Partai Demokrat sebesar 8,3 persen.

Sumber: Kompas

Pramono Edhie Kandidat Ketua Umum PD, Ini Kata Kubu Anas

9E05 ATIKA FAUZIAH

Jakarta - - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Hayono Isman mengungkap adanya peluang ipar SBY, Jenderal Pramono Edhie, menjadi Ketua Umum PD. Kubu loyalis Ketua Umum PD Anas Urbaningrum pun angkat bicara. Apa kata mereka?

"Mekanisme pergantian ketua umum itu melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Soal siapa calonnya kalau memang KLB memutuskan ya dia yang dipilih," kata Ketua DPP PD, Umar Arsal, kepada detikcom, Rabu (13/2/2013).

Isu santer menyebutkan Pramono Edhie yang saat ini menjabat KSAD akan bergabung dengan PD setelah pensiun pada Mei 2013. Pramono Edhie bahkan dikabarkan akan pensiun lebih dini pada April 2013 mendatang untuk terlibat dalam misi Majelis Tinggi PD menyelamatkan partai biru tersebut.

Kabarnya, Pramono Edhie akan mengikuti mekanisme KLB dalan rangka pemilihan Ketua Umum PD pengganti Anas Urbaningrum. Pramono disebut-sebut juga akan dicapreskan PD di Pilpres 2014 mendatang.

Namun di kalangan loyalis Anas seperti Umar Arsal ini, wacana tersebut masih cukup jauh. Karena bagi mereka tak mungkin menggulirkan KLB jika tidak ada fakta hukum bahwa Anas terlibat kasus korupsi.

"Kalau memang mau KLB tidak ada alasan asat ini, Anas masih ketua umum dan belum tersangka, kalau memang ada proses hukum itu urusan lain," tandasnya.

Secara mengejutkan anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman menyebut nama Pramono Edhie sebagai calon Ketua umum PD pengganti Anas. "Saya belum bisa tahu (siapa Ketum PD nantinya -red). Tapi siapapun dia, termasuk Pramono Edhie, bisa dipilih secara demokratis," kata Hayono yang ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

SUMBER;DETIK.COM

Ini Pesan SBY ke Mentan Terkait Kasus Impor Daging

9E23 NIA DUNIATY

Jakarta - - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Mentan Suswono terkait merebaknya kasus suap impor daging sapi. Usai mendengar penjelasan Suswono, SBY pun memberikan pesan. Apa itu?

"Presiden meminta saya tetap bekerja, minta tetap bekerja seperti biasa," kata Suswono saat jumpa pers di kantor presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (13/2/2013). Pertemuan SBY dan Suswono berlangsung selama satu jam.

Dalam pembicaraan tersebut, Suswono diminta memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan soal kasus impor daging sapi yang sedang ditangani KPK. Termasuk masalah kuota daging dari berbagai sisi.

"Dari sisi regulasi daging importasi daging, sangat jelas, untuk pencapaian swasembada 2014, jadi tidak ada kebijakan regulasi yang menyimpang," terangnya.

Politikus PKS ini menegaskan, semua keputusan soal kuota daging sudah sesuai prosedur. "Bahkan importasi kuotanya alokasi semua dibicarakan dibahas pertama dari sisi jumlah kuotanya, diputuskan dalam rapat menko," imbuhnya.

Mentan Suswono namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus suap impor daging yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan. KPK menduga, Luthfi bisa menggunakan pengaruhnya ke Suswono untuk menambah kuota impor daging PT Indoguna Utama yang sudah menyetor uang Rp 1 miliar dari total Rp 40 miliar yang direncanakan. Beberapa waktu lalu Suswono sudah membantah soal kabar ini.

SUMBER;DETIK.COM

Tak Hadir di Rumah SBY, Ternyata Anas Sakit Flu

9B24 MOHAMMAD NURUDIN

JAKARTA- Politikus Partai Demokrat, Mirwan Amir menjenguk Anas Urbaningrum. Selama dua jam berada di rumah Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Mirwan mengatakan jika koleganya itu sakit flu.

"Pak Anas sakit flu tapi saat ini kondisi Pak Anas sudah agak membaik. Hanya saja Pak Anas membutuhkan istirahat yang banyak," kata Mirwan sambil tergesa-gesa masuk ke dalam mobil Toyota Alfard, Senin (11/10/2013).

Di dalam rumah, Amir mengaku sempat berbicang dengan Anas sambil menonton televisi. Namun, dia enggan menjelaskan isi perbincangan itu. "Kami tadi sudah ngobrol banyak hal. Pak Anas sudah bisa nonton TV juga," tuturnya.

Semalam, 33 ketua DPD Partai Demokrat hadir di rumah Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka berkumpul guna menandatangani pakta integritas. Namun, di sela konfrensi pers, SBY mengatakan, Anas berhalangan hadir karena sedang sakit.
(trk)

Sumber:OKEZONE

PPP: Tindakan SBY Benahi Demokrat Wajar

PPP: Tindakan SBY Benahi Demokrat Wajar

9f29 saeful hasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rommy Romahurmuziy menilai, tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sibuk membenahi partai Demokrat adalah hal yang wajar. Sebagai Ketua Dewan Pembina partai Demokrat, SBY sudah semestinya mengambil tindakan di kala partainya sedang terpuruk.

"Bagi yang melihat secara bijak, ini adalah konsekuensi dari desain sistem politik nasional, itu tidak bisa terhindarkan," ujar Rommy di Dapur Selera, Jakarta, Minggu (10/2/2013).

dalam sistem politik nasional, kata Rommy, SBY dalam meraih kursi RI 1 memanfaatkan Partai Demokrat sebagai sarana politik. Sehingga, wajar jika SBY meluangkan waktunya untuk mengatasi persoalan di Demokrat. Hal itu sudah menjadi tanggung jawabnya atas partai yang mengantarkannya meraih posisi orang nomor satu di Indonesia.

"Kalau kemudian Presiden memberikan sebagian waktu untuk mengurusi isu politik yang mengantarkan jabatan publiknya, adalah suatu konsekuensi saja sepanjang itu tidak menyita perhatian dan konsentrasi sebagai Presiden," tuturya.

Rommy mengatakan, PPP menerima sepenuhnya keputusan SBY tersebut. Kebijakan Presiden SBY itu, kata Rommy, sama sekali tidak berpengaruh terhadap loyalitas PPP dalam Setgab. PPP, lanjutnya, juga tidak terganggu atas kebijakan SBY yang mengurusi Demokrat.

"Jadi, apa yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari pembenahan partai. PPP sendiri ada dua pejabat publik di tingkat menteri (Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Djan Faridz). Bagi kami sepanjang mereka menggunakan waktu di luar waktu yang diwajibkan oleh negara maka tidak ada persoalan," katanya.

sumber: kompas

'SBY Lupa Tugas Presiden'

9D19 LILIS

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono,

TERKAIT:

    SBY Minta Demokrat Lupakan Pemilu 2014?
    Anas "Non-Aktif", Ruhut Sibuk Terima Ucapan Selamat
    Pengamat: SBY Sibuk Pikirkan Partai daripada Rakyat
    SBY: "Public Relation" Demokrat Kurang Cerdas
    Inilah Delapan Solusi SBY untuk Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih kendali Partai Demokrat, diperkirakan akan membuat SBY sibuk mengurusi partai. SBY adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang pada Jumat (8/2/2013) menyatakan mengambil alih semua tugas dan kewenangan terkait penataan dan konsolidasi Partai Demokrat.

Lalu, bagaimana nasib tugas SBY sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara? Pengamat politik Hanta Yudha menilai keputusan SBY turun langsung memberesi partainya justru akan mengganggu kinerja pemerintahan.

"Dalam konteks (SBY sebagai) Presiden, justru semakin mengganggu. Karena tantangan yang dihadapi SBY akan semakin berat," ujar Hanta, Sabtu (9/2/2013). Apalagi, lanjutnya, saat ini di dalam Kabinet Indonesia Bersatu II banyak menteri di bawah Presiden yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum partai.

Dengan kondisi tersebut nasib rakyat diperkirakan akan semakin terpinggirkan lantaran para elite negeri sibuk mengurusi partainya masing-masing. Apalagi, tambah dia, memasuki tahun politik Partai Demokrat juga akan terus mendapat 'serangan'. "Ini SBY bukannya mengurangi beban kerjanya memasuki akhir masa kepemimpinan, justru menambahkan beban kerja yang cenderung lebih berperan secara teknis mengurus partai," ujar dia.

Keputusan SBY mengambil alih kendali Partai Demokrat, diakui Hanta, juga kontradiktif dengan pesan SBY sebelumnya pada para menteri. Saat itu SBY meminta para menteri untuk fokus mengurus tugasnya sebagai abdi negara.

SBY juga sempat berpesan agar para menteri yang berasal dari partai politik melakukan kegiatan politiknya hanya di akhir pekan. "Ini otomatis menunjukkan SBY lupa akan tugasnya sebagai Presiden yang cukup berat. SBY lebih mengutamakan kepentingan partainya ketimbang bangsa dan negara," kecam Hanta.

Seperti diberitakan, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan mengambil alih kendali pengelolaan partai. Seluruh instrumen partai, dari pusat sampai daerah, bertanggung jawab langsung pada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Meski tak mencopot Anas Urbaningrum dari posisi Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY meminta Anas memfokuskan diri pada dugaan persoalan hukum di KPK. SBY menyebutkan pengambilalihan kendali berikut langkah strategis yang diambil dalam pertemuan Majelis Tinggi yang diperluas, merupakan upaya penyelamatan partai.

Sumber: KOMPAS

Golkar: SBY Harus Diberi 'Kartu Kuning'

9E 05 ATIKA FAUZIAH

 

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOBambang Soesatyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyinggung soal pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas status Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Menurutnya, sikap SBY ini adalah sebuah bentuk intervensi halus yang harus diberikan "kartu kuning".
"Statement kepala negara yang pertanyakan status ketua umumnya yang digantungkan oleh KPK dan meminta diperjelas statusnya. Pendapat publik melihat apa betul ini bentuk intervensi halus. Saya setuju kepala negara perlu diberikan kartu kuning," ujar Bambang, Rabu (6/2/2013), dalam rapat kerja dengan pimpinan KPK di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.
"Kartu kuning", lanjut Bambang, perlu diberikan kepada Presiden SBY lantaran berusaha mengintervensi KPK. "Presiden mendesak soal Anas tapi tidak mendesak kasus wakilnya (Boediono) yang sudah lama dikatung-katung dalam kasus Century," tutur Bambang.
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini menuturkan sikap KPK selanjutnya atas permintaan Presiden itu bisa menjadi buah simalakama.
"Ini buah simalakama kalau KPK lebih cepat tangani masalah Anas di Hambalang, tapi Century tidak dipercepat. Aneh," tutur Bambang.
Sebelumnya, KPK menemukan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan terhadap dua pejabat BI ketika bail out Century dikucurkan.
Kedua orang itu, yaitu BM (ketika itu Deputi bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa BI) dan SCF (ketika itu Deputi IV bidang Pengawasan). Keduanya dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Para anggota Timwas Century di DPR berpendapat, sebagai Gubernur BI, Boediono harus ikut bertanggung jawab. Pendapat itu juga masuk dalam keputusan Pansus Bank Century.

Editor :

Tri Wahono

KOMPAS.COM