Selasa, 12 Februari 2013

Harga Murah, Penyelewengan BBM Subsidi Makin Marak

9I32 SYARIFUDIN


Jakarta - Disparitas atau perbedaan harga antara BBM subsidi (Rp 4.500/liter) dengan non subsidi (Rp 9.000/liter) membuat penyelewengan BBM subsidi makin meningkat tiap tahunnya.

"Tiap tahun penyalahgunaan BBM subsidi makin tinggi, bahkan pada tahun 2012 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2011," kata Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas) Andy Noorsaman Someng dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR yang dilakuakn di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Berdasarkan hasil pengawasan distribusi BBM subsidi sejak 2007 hingga 2012, angka penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil diamankan BPH Migas terus meningkat. Di 2007 hanya sekitar 491 kiloliter (KL) dan di 2008 meningkat jadi 3.105,56 KL. Kemudian di 2009 sempat turun menjadi 664,62 KL, dan turun lagi di 2010 menjadi 523,65 KL.

"Namun pada 2011 angka penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil diamankan BBM Migas meningkat menjadi 1.224,59 KL," ujar Andy.

Makin lebarnya perbedaan harga BBM subsidi dengan non subsidi membuat penyalahgunaan BBM subsidi makin meningkat. Hal tersebut terlihat dari angka BBM subsidi yang berhasil diamankan BPH Migas melonjak berlipat-lipat dari tahun sebelumnya.

"Pada tahun 2011 hanya 1.224,59 KL namun pada 2012 angka penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil diamankan oleh BPH Migas mencapai 253.311,72 kiloliter," tegas Andy.

Jika dinilai dalam rupiah, nilai barang bukti yang berhasil diamankan BPH Migas dari upaya penyalahgunaan BBM pada di 2012 mencapai Rp 409,80 miliar.

"Tahun 2012 nilai barang bukti BBM yang mau disalahgunakan yang berhasil diamankan BPH Migas mencapai Rp 409,80 miliar, angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan nilai barang bukti penyalhgunaan BBM subsidi pada 2011 yang hanya mencapai Rp 22,72 miliar atau pada 2010 hanya 3,47 miliar," ungkap Andy lagi.

"Semua ini (penyalahgunaan BBM subsidi) akar masalahnya dikarenakan disparitas harga BBM subsidi dan bon subsidi yang masih lebar, selain itu infrastruktur utama dan pendukung (teknologi Informasi) dalam melakukan pengawasan belum memadai," tandas Andy.

Sumber: DETIK.COM

0 komentar:

Posting Komentar