9D19 LILIS
Liputan6.com, Jakarta : Keinginan PT Pertamina (Persero) mengambilalih Blok Mahakam di Kalimantan Timur secara penuh menuai penolakan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Instansi ini tak berkenan dengan rencana Pertamina menjual pengelolaan Blok Mahakam ke pihak lain jika mendapatkan 100% hak atas sumber energi tersebut.
"Saya menolak dan menyayangkan niat tersebut," kata Sekretaris SKK Migas, Gde Prdyana, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (22/2/2013).
Menurut Gde, penolakan tersebut karena SKK Migas tidak menginginkan penjualan aset ke tangan kedua. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Saat ini ditengarai BUMD yang diberikan participating interest (PI) ternyata juga menjual PI tersebut ke
pihak lain.
Dia mengungkapkan, cita-cita SKK Migas memberikan PI sebesar 10% kepada daerah agar bisa menikmati dan memiliki blok migas yang berada di wilayahnya.
Melalui kepemilikan maka pemerintah daerah (pemda) melalui BUMD dapat ikut mengelola dan mengawasi langsung kinerja maupun keuangan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) tersebut.
"Tapi kalau dijual ke pihak lain maka daerah tentu tidak akan mendapatkan manfaat seperti yang diharapkan tadi. Kita tidak ingin hal itu juga dilakukan oleh Pertamina," ungkap Gde.
Vice Presiden PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir, baru-baru ini, mengatakan jika Pertamina kebagian pengelolaan 100% Blok Mahakam, kemudian ada KKKS yang juga ingin mengelola blok tersebut maka Pertamina bersedia menjualnya dan hasilnya akan diberikan ke negara.
"Untuk Mahakam, kita sebenarnya ingin mekanisme tidak diperpanjang kontrak, diberikan 100 %. Kemudian Pertamina sharedown ke Total, atau pihak lain yang berminat," ujar Ali. (Pew/Nur)
Instansi ini tak berkenan dengan rencana Pertamina menjual pengelolaan Blok Mahakam ke pihak lain jika mendapatkan 100% hak atas sumber energi tersebut.
"Saya menolak dan menyayangkan niat tersebut," kata Sekretaris SKK Migas, Gde Prdyana, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (22/2/2013).
Menurut Gde, penolakan tersebut karena SKK Migas tidak menginginkan penjualan aset ke tangan kedua. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Saat ini ditengarai BUMD yang diberikan participating interest (PI) ternyata juga menjual PI tersebut ke
pihak lain.
Dia mengungkapkan, cita-cita SKK Migas memberikan PI sebesar 10% kepada daerah agar bisa menikmati dan memiliki blok migas yang berada di wilayahnya.
Melalui kepemilikan maka pemerintah daerah (pemda) melalui BUMD dapat ikut mengelola dan mengawasi langsung kinerja maupun keuangan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) tersebut.
"Tapi kalau dijual ke pihak lain maka daerah tentu tidak akan mendapatkan manfaat seperti yang diharapkan tadi. Kita tidak ingin hal itu juga dilakukan oleh Pertamina," ungkap Gde.
Vice Presiden PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir, baru-baru ini, mengatakan jika Pertamina kebagian pengelolaan 100% Blok Mahakam, kemudian ada KKKS yang juga ingin mengelola blok tersebut maka Pertamina bersedia menjualnya dan hasilnya akan diberikan ke negara.
"Untuk Mahakam, kita sebenarnya ingin mekanisme tidak diperpanjang kontrak, diberikan 100 %. Kemudian Pertamina sharedown ke Total, atau pihak lain yang berminat," ujar Ali. (Pew/Nur)
Sumber: Liputan6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar