PNS Alih Profesi Jadi Politikus, DPR: Tidak Boleh Coba-Coba

9B12 GIAN RAJU HIDAYATULLAH

Liputan6.com, Jakarta : Pegawai Negeri Sipil (PNS) boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Namun, ada syaratnya.

"Kalau mereka mau beralih dari jabatan mereka dan masuk ke dunia politik, maka peralihan itu tidak boleh coba-coba," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzzammil Yusuf di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Yusuf menegaskan, setiap PNS yang ingin mencalonkan dirinya sebagai anggota DPD, wajib hukumnya untuk mengundurkan dirinya dari statusnya pegawai negerinya.

"Syarat ini mutlak bagi mereka yang mau menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)," ucap Yusuf.

Dia menuturkan, tak ada pelarangan untuk PNS beralih profesi menjadi politikus, misalnya dengan menjadi anggota DPD. Namun, PNS tersebut harus siap dengan berbagai konsekuensi di atas ketika menjabat sebagai anggota DPD.

"Itu pilihan hidup dia. Jadi, sekali lagi jangan coba-coba," tutur dia.

Yusuf menuturkan, syarat undur diri PNS sebelum berangkat ke DPD ini penting untuk mengantisipasi adanya keserakahan yang muncul karena dobel jabatan.

"Ketegasan itulah yang diinginkan dalam undang-undang ini. Orang tidak boleh coba-coba. Jangan nanti kalau tidak terpilih, balik lagi jadi PNS. Kami tidak mau seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, 2 PNS di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), Noorwahidah dan Zainal Ilmi, mengajukan uji materi terhadap Pasal 12 huruf K dan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2 Pasal tersebut mewajibkan seluruh pegawai negeri baik sipil dan militer untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat akan mengajukan diri sebagai calon dalam pemilu. (Ndy)

Sumber: Liputan6.com