9F28 ROSIDAH B
Jakarta - Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan jumlah penduduk miskin ibu kota turun menjadi 3 hingga 3,25 persen, dari total jumlah penduduk sebanyak 9,6 juta jiwa. Artinya selama lima tahun, yakni mulai 2013 hingga 2017, Pemprov DKI akan bekerja keras menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 288.000 orang hingga 336.000 orang.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku optimis dapat menurunkan jumlah penduduk miskin ibu kota menjadi 3 hingga 3,5 persen. "Itu menjadi target kita dan telah kita tuangkan dalam RPJMD DKI 2013-2017. Kita akan bekerja keras untuk mencapai target tersebut," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (8/2).
Menurutnya, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk yang miskin. Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Jakarta terus mengalami fluktuasi. Seperti angka kemiskinan di Jakarta pada posisi Maret 2007 tercatat 405.700 jiwa atau 4,48 persen.
Jumlah tersebut menurun pada Juli 2008, di mana tercatat ada 379.600 orang miskin ibu kota atau 3,86 persen dari total jumlah penduduk DKI saat itu.
Selanjutnya pada 2009, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 323.170 orang atau 3,80 persen. Dan pada 2010, jumlah penduduk miskin Jakarta menurun secara angka yaitu sebesar 312.180 orang. Namun, secara prosentase mengalami kenaikan yaitu 4,04 persen, karena jumlah penduduk di DKI Jakarta mengalami kenaikan.
Tercatat pada 2011, secara makro penduduk miskin di DKI Jakarta menjadi 355.200 atau sebesar 3,75 persen dari total penduduk DKI Jakarta.
Upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk menurunkan penduduk miskin hingga 3-3,25 persen, lanjut Jokowi, adalah dengan menata kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat. Di antaranya melakukan penataan dan perbaikan kampung.
"Lokasi kawasan permukiman kumuh yang akan ditata ditargetkan aka nada 100 lokasi selama lima tahun ini," ujarnya.
Selain itu, berupaya meningkatkan investasi ekonomi kota. Peningkatan investasi ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal. Ditargetkan dalam lima tahun ini nilai investasi dalam negeri maupun asing bisa mencapai Rp13,97 triliun dari yang sekarang sebesar Rp6,43 triliun.
Diharapkan dengan peningkatan investasi tersebut, dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 9,3 persen dari yang jumlah saat ini mencapai 10,8 persen.
Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga akan menyediakan ruang untuk ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota. Yakni dengan mengefektifkan aturan penyediaan ruang bagi ekonomi informal pada kawasan perdagangan dan perkantoran. Artinya, kawasan perdagangan dan perkantoran wajib menyediakan lahan sebanyak 20 persen dari total luas lahan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Lalu membangun mall khusus bagi pedagang kaki lima (PKL) pada lokasi tanah milik pemerintah. Serta memperbaiki pasar-pasar tradisional dan menyediakan ruang bagi PKL.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar